Gubernur Sumut Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menyatakan, anggaran yang disediakan dari APBD Sumut untuk Pilgub dan Pilkada 8 kabupaten/kota se-Sumut, sangat besar mencapai Rp1,2 triliun. Hal tersebut disampaikan Gubernur pada acara Coffee Morning Pilkada Serentak 2018, dengan tema ‘Kita ciptakan sinergitas pengamanan guna suksesnya pilkada gubernur dan 8 kabupaten/kota di wilayah Sumut’ di Aula Tribrata Mapolda Sumut Medan, Senin (31/7).
Lebih lanjut dikatakan Gusbu, sebab untuk pemilihan, masih menggunakan kertas suara. Dari total sekitar Rp1,2 Triliun, anggaran tersebut akan dibagi untuk tiga peruntukan yakni KPU, Bawaslu dan Keamanan. Sementara sudah disepakati untuk KPU sebesar Rp855 Miliar. “Saya berharap, pengalaman sebelumnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi menjadikan Pilkada/Pilgub 2018 mendatang berlangsung sukses,” ujar Gubsu Erry Nuradi.Lebih lanjut dikatakan Erry Nuradi, kondusifitas yang ada di Sumatera Utara (Sumut) khususnya pada saat momentum politik diharapkan bisa jadi contoh bagi daerah lain agar keberagaman dan kebersamaan masyarakat tetap terjaga meskipun punya berbeda pilihan dan golongan.
“Tentu kita berharap bagaimana Pilkada yang akan kita laksanakan ini, menggembirakan. Karena yang namanya pesta, tentu harus gembira. Sumut sendiri sudah pengalaman menggelar Pilkada, pada 2015 kita terbanyak (23 daerah), 2017 paling sedikit (2 daerah) dan pada 2018 mendatang, ada 8 kabupaten/kota. Jadi kami ucapkan terimakasih atas kesediaan Kapolda menggelar Coffee Morning ini,” ujar Gubernur.
“Anggaran ini sudah dihemat dari pengusulan sebelumnya, karena ada 8 kabupaten/kota yang juga menggelar Pilkada, sehingga bisa dikurangi,” sebut Erry yang menyampaikan anggaran untuk Bawaslu Sumut sebesar Rp233 Miliar.
Dengan besarnya pembiayaan, Gubenur berharap dalam pelaksanaan Pilkada serentak nantinya, bisa berlangsung sukses. Sebab bukan hanya persoalan anggaran, tetapi yang paling penting dan mahal adalah bagaimana kebersamaan dan kekompakan masyarakat bisa terjaga.
“Yang paling mahal adalah kekompakan kita bisa terjaga. Jangan sampai karena beda pilihan, hubungan menjadi kurang baik. Apalagi kita kan sudah pengalaman sejak 2005. Sehingga kondusifitas Sumut sebagai negeri berbilang kaum, bisa jadi contoh bagi provinsi lain di dalam keberagaman dan demokrasi,” sebut Gubernur.
Sementara Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw berharap ada masukan dan informasi tentang kendala dan kesiapan seluruh pihak terkait dalam menghadapi pesta demokrasi yang akan datang. Sebab pengalaman di Pilkada DKI menunjukkan ada sebuah potensi menguatnya pertarungan entitas yang harus diantisipasi agar tidak terjadi di Sumut.
“Kita mencermati apa yang menjadi pikiran Gubernur dan seluruh pihak terkait, hanya itu inti dari pertemuan ini. Yang pastinya kita siap mendukung proses demokrasi yang berlangsung pada Pilkada 2018,” jelasnya.
Ketua KPU Sumut Mulia Banurea menyampaikan, besarnya anggaran Pilkada serentak dikarenakan untuk bahan kampanye serta acara debat kandidat, keduanya difasilitasi oleh KPU melalui anggaran yang sudah disusun. Sehingga terjadi pembengkakan jumlah biaya yang dibebankan kepada negara yang dalam hal ini Pemprov Sumut.
“Kita berharap partisipasi pemilih bisa mencapai dua kali lipat dari sebelumnya. Kalaupun tidak bisa optimal sampai 80persen, paling tidak 78,5 persen tingkat partisipasi,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan menyampaikan pihaknya saat ini juga tengah merekrut anggota Panwaslu 33 kabupaten/kota. Namun ada beberapa daerah yang belum menganggarkan dana untuk pengawasan khusus 8 daerah yang menggelar pilkada.
Dari 8 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2018, baru 5 daerah yakni Deli Serdang, Batubara, Dairi, Palas dan Taput yang sudah mengkonfirmasi ketersediaan anggaran APBDnya. Sedangkan Langkat dan Padangsidimpuan belum memberikan keterangan, serta Paluta yang baru mengalokasikan sebesar Rp200 juta.
Pemprovsu Hibahkan Rp 855.940.086.000 kepada KPU Sumut
Gubernur Sumatera Utara H T Erry Nuradi, Ketua Komis Pemilihan Umum Mulia Banurea dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara Syafrida menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Gubsu, Senin (31/7).
Dalam NPHD tersebut Pemprovsu akan menghibahkan dana senilai Rp 855.940.086.000 kepada KPU Sumut dan Rp273.820.692.000 kepada Bawaslu Sumut untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di Sumut tahun 2018.
Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Pilkada pada tahun anggaran 2017 dan 2018.Tengku Erry Nuradi berharap kepada penyelenggara pemilu dapat memaksimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
“Mudah-mudahan dengan penandatanganan ini, penyelenggara sudah bisa melakukan sosialisasi dan kegiatan lainnya,” ujar Tengku Erry.Hadir pada kesempatan itu Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw beserta jajarannya, Pangdam I/BB Cucu Sumantri, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea beserta jajarann, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan dan jajaran, sejumlah Kepala Daerah dan para Kapolres. Sementara Gubernur didampingi Kepala Badan Kesbangpolinmas Suriadi Bahar, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Agus Tripriono, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Ilyas Sitorus. (W03/W08)