MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menyampaikan berbagai strategi yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), saat evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) 2022 di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (18/8).
Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ini dilaksanakan secara daring, dihadiri Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah I KemenPAN-RB Akhmad Hasmy. Hadir pula mendampingi Wagub Sumut, Kepala Inspektorat Sumut Lasro Marbun, Plt Kepala Bappeda Sumut Hasmi Rizal Lubis. Tampak juga Kepala OPD terkait ikut serta secara daring.
Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah menyampaikan aksi yang dilakukan Pemprov di antaranya mereview seluruh dokumen perencanaan dalam rangka menjamin kualitas dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah, dan menjaga Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran melalui penerapan metode Money Follow Program Priority.
“Penerapan pola money follows program priority yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program prioritas atau kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas dan keberhasilan pembangunan, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar Ijeck.
Ijeck juga menyebutkan, pihaknya telah melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penyederhanaan birokrasi di Pemprov Sumut. “Hal ini kami lakukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan yang didukung oleh peningkatan kinerja para ASN,” katanya.
Sementara itu, di tahun 2023 Pemprov fokus peningkatan kualitas dan pemenuhan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan daya saing melalui sektor agraris, peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Juga peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga, dan pembangunan infrastruktur yang baik dan berawasan lingkungan.
Menanggapi hal ini, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah I KemenPAN-RB Akhmad Hasmy mengapresiasi berbagai strategi yang telah dilakukan Pemprov Sumut.
“Kami mengapresiasi diantaranya terkait mereview seluruh dokumen perencanaan ini bagus dan perlu penajaman untuk memastikan segala aspek sudah masuk kemudian proses bagaimana keandalannya. Kami juga mengapresiasi pola money follows program priority nanti kami dalami. Tentunya ini semua bagian dari membangun jaringan kinerja yang baik,” katanya.
Akhmad Hasmy juga memberi masukan kepada seluruh OPD untuk meningkatkan kinerja sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang profesional.red