MEDAN – Menanggapi tuntutan massa aksi dari Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (Sapma PP) terkait kasus Holywings, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengaku akan mengevalusinya bersama-sama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
Hal itu disampaikan Ijeck, sapaan Musa Rajekshah saat menerima unjuk rasa Sapma PP di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (30/6). “Terkait aksi adik-adik Sapma hari ini kami terima dengan baik dan kami harap supaya bersabar dan biarlah pemerintah bekerja untuk mengevalusi masalah ini,” ujar Ijeck.
Terkait pencabutan izin usaha yang juga menjadi tuntutan massa aksi, Ijeck mengaku hal tersebut adalah urusan Kabupaten/Kota atau dalam hal ini Pemko Medan. “Kaitan perizinan itu ada di Pemerintah Kota, kita tidak mau melangkah biarlah Pemko Medan bekerja dulu, nanti baru kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Lanjut Ijeck, reaksi yang sama terkait kasus Hollywings ini juga berlangsung di daerah lain. Untuk itu, Ia berharap kejadian yang sama tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran bagi seluruh pemilik usaha.
“Hampir seluruh daerah merespon yang sama, untuk itu saya imbau untuk seluruh pengusaha dalam mempromosikan usahanya janganlah berbau sara agar tak terjadi lagi masalah yang sama,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Aksi Enggar Maulana menyampaikan, pihaknya menuntut agar Holywings di Medan ditutup, karena dinilai telah meresakan masyarakat dengan promo usahanya, yang menistakan, melecehkan dan menggangu agama Islam dan Kristen.
“Kami meminta pemerintah untuk memeriksa semua izin usaha Holywings di Medan dan dengan memperhatikan karyawan yang bekerja. Kembalikan martabat Sumut agar saling rukun dan fokus memperbaiki perekonomian masyarakat usai meredahnya kasus Covid-19 saat ini,” tutupnya.red