Asisten II Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Pimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Faskes

Administrator - Rabu, 25 Mei 2022 02:47 WIB

LABUHANBATU | Mewakili Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Drs. Ikramsyah Putra, MM pimpin rapat Monitoring dan Evaluasi Atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Faskes), Sarana Prasarana, dan Tenaga Kesehatan FKRTL dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2022 bersama BPJS Kesehatan Selasa (24/05/2022).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat keputusan Kepala Cabang Tanjung Balai BPJS Kesehatan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten atau kota.

Rapat ini bertujuan untuk mencapai persamaan pemahaman tentang program JKN-KIS, mempermudah koordinasi antar instansi terkait dalam menyelesaikan kendala operasional di lapangan, memperoleh dukungan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan-pelayanan kesehatan.

Ikramsyah mengatakan banyak permasalahan, kekurangan, yang bisa dibenahi dalam rapat tersebut dengan positif thinking, bagaimana kekurangan itu bisa diperbaiki.

“Karena Bupati kita juga seorang dokter, yang tentunya respon dengan masalah kesehatan, sehingga beliau memerintahkan Sekda untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungbalai dr. Lenny MArlina T. U. M, AAAK, usai memberikan pemaparannya mengharapkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Dinas Kesehatan, Pimpinan Rumah Sakit dan instansi terkait dalam upaya pemenuhan sarana prasarana di rumah sakit pemerintah dan swasta.

Terutama untuk penyediaan sarana prasarana pendukung seperti Laboratorium, Radionlogi, IFRS, Pojok PRB, serta dukungan transformasi digital untuk Antrian Online, Display tempat tidur dan lain-lain. sebutnya.

Lenny juga mengharapkan dukungan instansi terkait untuk pemenuhan SDM tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terutama kebutuhan dokter umum dan dokter gigi di FKTP milik pemerintah. Ia menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak membuat regulasi.

“BPJS Kesehatan adalah badan keuangan non-Bank yang mencari dana untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu BPJS perlu masukan dari Pemda untuk perbaikan” jelas Lenny.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala BPJS Labuhanbatu Yudi Ismawan, Kepala Bappeda Hobol Zulkifli Rangkuti, S.Sos, MM. Direktur RSUD dr. Syafril Harahap, Perwakilan BPKAD, perwakilan Dinas Perizinan, perwakilan BKPP, perwakilan Dinas Sosial, Kepala Puskesmas Perlayuan drg. Eka Apriana, perwakilan RSU Elpi Al-Aziz, perwakilan RSU Karya Bakti Ujung Bandar, dan peserta rapat lainnya. (W28)

Editor
: Administrator

Berita Terkait

Berita

KAMPUS HARUS TETAP MENJAGA MORAL DAN INTEGRITAS

Berita

PC GP Ansor Kabupaten Langkat Tegaskan Solid di Bawah Satu Komando Ketua Umum

Berita

Tokoh Masyarakat Medan Herri Zulkarnaen Salurkan Bantuan ke Pos PAM Lebaran Polsek Helvetia

Berita

Banom NU Langkat Bersatu di Ramadhan, Perkuat Peran Keumatan dan Generasi Penerus

Berita

Komisi XIII DPR Desak TNI Ungkap Dalang di Balik Penyiraman Aktivis Kontras

Berita

Taekwondo Sumut dan Medan Buka Puasa Bersama Anak Yatim