Medan I Halomedan.co
Dalam perhelatan Pilkada serentak 2020 pada pandemi Covid 19 menjadi pro kontra ditengah masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara.
Banyak hal menjadi perdebatan di beberapa elemen masyarakat terkait penyebaran virus dan pesta demokrasi yang akan di gelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto Ahgly mengatakan bahwa proses demokrasi harus tetap berjalan walau ditengah Pandemi Covid 19, untuk melanjutkan re generasi kepemimpinan yang masa jabatan Bupati, Walikota dan Gubenur yang sudah habis.
Selain itu, terhambatnya tonggak pemerintahan dan pembangunan di daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak jika Pilkada ditunda.
Menurutnya, pilkada serentak ini diharapkan bisa mendongkrak sedikit perekonomian masyarakat dalam situasi krisis saat ini.
“Mau tidak mau, dalam pilkada membutuhkan Cost (Biaya, red), cost itu akan bergulir ke masyarat, itu merupakan upaya pemerintah mendongkrak ekonomi masyarakat”, tutur Anto Genk begitu disapanya.
Dijelaskannya lagi, namun pilkada kali ini harus tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan pakai masker.
“Artinya mari kita sama-sama melihat dengan jeli situasi ini dan tetap mendukung proses demokrasi demi re generasi kepemimpinan, kita tidak tau kapan pandemi ini berakhir”, jelasnya.
Masih menurut Anto, dari sisi Jurnalis terdapat anggota PWI tercatat untuk dilibatkan dalam proses jurnalis perubahan prilaku yang bekerja sama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid 19 PWI Daerah maupun PWI Pusat.
“Nah, untuk itu kita pun sebagai jurnalis harus juga membantu pemerintah dalam penanganan Covid 19”, tegas Anto yang juga sekretaris SPS Sumut ini.(Red)