MEDAN, Halomedan.co
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan diperingatkan untuk netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.
Peringatan itu disampaikan Plt Wali Kota Medan H Akhyar Nasution diwakili Asisten Umum Setdako Medan, Renward Parapat ADT MT, usai mengikuti webinar dengan tema netralitas dan kewaspadaan politisasi ASN dalam Pilkada, di ruang Command Center Kantor Wali Kota Medan, Senin (10/8).
Keharusan ASN Pemko Medan bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 tersebut, kata mantan Kadis Perhubungan Medan itu, juga sudah ditegaskan di dalam UU ASN. Dipaparkan, keharusan para ASN bersikap netral telah jelas disebutkan di dalam UU ASN, berikut dijelaskan juga sangsinya.
“Keharusan bersikap netral pada Pilkada sudah jelas diatur dalam UU ASN, sanksinya juga sudah jelas. Penegasan ini akan disampaikan ke seluruh ASN, yang diharuskan untuk netral,” katanya.
Diketahui ketika membuka webinar tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan, profesional ASN pada Pilkada tahun 2020 harus jauh lebih baik daripada 10 tahun yang lalu.
Artinya, sambungnya, ASN diharuskan tetap menjaga netralitas dan kinerjanya tanpa terpengaruh oleh siapapun nantinya yang terpilih dalam Pilkada mendatang.
“Jangan karena iming-iming jabatan, ASN menjadi tidak netral. Tugas ASN memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun birokrasi yang profesional, serta diperingatkan agar jangan sampai ASN ikut terlibat langsung mendukung salah satu calon kepala daerah,” pesannya.
Di samping itu, harapnya, penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 tidak menganggu pelayanan publik. Disampaikan juga, pelayanan masyarakat diharap tidak terganggu karena kontestasi Pilkada. Karena itu dirinya kembali menegaskan ASN diharuskan tetap bersikap netral, agar dapat cepat dan tepat dalam mengambil keputusan serta kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (R02)