MEDAN, Halomedan.co
Pemerintahan Kota (Pemko) Medan menargetkan minimal harus mensertifikatkan 100 persil aset di tahun ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution. Ia mengatakan, Pemko Medan kini tengah disupervisi oleh KPK untuk mensertifikatkan seluruh aset – aset yang ada.
“Melalui Program Pencegahan KPK, Pemko Medan selama setahun ini minimal harus mensertifikatkan 100 Persil Aset, baik itu Sekolah, Puskesmas dan Kantor Lurah. Selain aset – aset tersebut saat ini tengah di inventarisir,” katanya,” katanya.
Selain itu, kata Akhyar hal tersebut pun memerlukan peranan dari BPN untuk melegalkan aset-aset daerah yang dimiliki Pemko Medan.
Dikatakannya, saat ini hubungan kerja sama antara Pemko Medan dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) sudah terjalin dengan baik, ia berharap kedepannya kerja sama tersebut akan terus berlanjut karena masih ada lahan yang belum disertifikatkan.
“Kami juga membutuhkan bantuan BPN Medan untuk melaksanakan program Pencegahan KPK,” katanya.
Dijelaskan Akhyar, selain aset Pemko Medan, permasalahan tanah di Medan juga masih banyak, tentunya ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan dan BPN Medan.
Walaupun demikian katanya, sudah puluhan ribu tanah warga disertifikatkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
“Ke depannya kami memiliki target untuk mensertifikatkan tanah – tanah wakaf, karena masih banyak tanah wakaf yang tidak dicatat dan belum memiliki sertifikat. Tentunya ini memerlukan kerja keras dan semangat untuk menyelesaikannya,” ungkap Akhyar.
Mengingat hal tersebut, Akhyar pun mengucapkan terima kasih kepada BPN Sumut yang telah menyelesaikan permasalahan tanah di jalan tol Medan – Binjai. Ia berharap di akhir Oktober 2020 jalan tol tersebut dapat beroperasi.
“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BPN Sumut yang telah menyelesaikan permasalahan tanah yang berada di jalan tol Medan – Binjai. Inshaa Allah dibulan Oktober akhir, jalan tol tersebut sudah dapat beroperasi,” sebutnya.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi penyelamatan aset dan optimalisasi pendapatan daerah secara daring melalui telekonferensi oleh KPK RI bersama seluruh Pemda di Sumut, Senin (06/07) lalu, Akhyar melaporkan sejumlah aset dan pendapatan daerah yang bermasalah di Pemko Medan
Dijelaskannya bahwa Pemko Medan tercatat memiliki 12 aset tanah bangunan yang berperkara di pengadilan dan dikuasai oleh pihak ketiga.
Selain itu, terdapat pula jumlah piutang pajak daerah diatas Rp 100 juta, dengan total mencapai Rp 83,4 miliar, dengan rincian piutang pajak hotel atas 19 wajib pungut pajak (wapu) sebesar Rp 23,3 miliar termasuk denda.
Selanjutnya, pajak restoran atas 49 wapu sebesar Rp 13,9 miliar termasuk denda, pajak hiburan atas 3 wapu sebesar Rp 725 juta termasuk denda, pajak parkir atas 9 wapu sebesar Rp 3,9 miliar termasuk denda, dan yang terakhir, piutang pajak PBB atas 77 wapu sebesar Rp 41,7 miliar tanpa denda.
Ketua Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK, Maruli Tua dalam kesempatan tersebut mengatakan, umumnya permasalahan aset daerah yang banyak terjadi dikarenakan belum disertifikatnya aset-aset daerah, sehingga potensi terjadinya perpindahan kepemilikan aset dapat terjadi.
“Di sini ada BPN, sekali lagi target kita adalah minimal 100 bidang tanah pemda yang harus disertifikatkan pada tahun ini. Tujuannya jelas, kita ingin mengamankan aset secara hukum dan secara fisik,” kata Maruli.(R02)