Medan, halomedan.coGerakan Pemuda Ansor Sumatera Utara melalui panitia Konferensi Wilayah menyatakan tidak menginginkan audiensi ke Gubernur dipolitisir.
“Apa yang disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi seperti ayah dan anak. Jadi jangan dipolitisir. Karena itu, mari tetap membantu pemerintahan Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumut yang bermartabat,” tegas Parulian Siregar salah satu panitia Konferwil, pada media Sabtu (4/1/2020).
Seperti disampaikan panitia Konferwil yang beraudiensi ke Gubsu yang diterima Jumat (03/01/2020) kemaren adanya cuplikan vidio yang beredar sepotong-sepotong. Padahal pertemuan membuat sausana kekeluargaan.
Menurut Parulian, cuplikan rekaman tersebut adalah pembicaraan sebahagian dari audiensi, maka tidak perlu diartikan dalam hal yang negatif apa lagi sampai membuat perpecahan.“Kami panitia Konferwil GP Ansor Sumatera Utara bersama Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi memahami bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan kepada kami di saat kegiatan audiensi yang kami laksanakan adalah masih kami anggap sebagai bentuk perhatian maupun simpatik atau kecintaan ayahanda kepada kami.Kami yakin bahwa Gubsu menginginkan GP Ansor menjadi pelopor organisasi kepemudaan yang maju dan bermartabat dalam berorganisasi,” katanyaDidampingi Pangihutan Hasibuan, Armansyah Harahap, Ibnu Hajar, Munirudin, Jasmi, Hanif palofo, Sarma Hasibuan, Ridwan Asnawi dan Yafni Arris lanjutnya, Gubsu yang dulunya TNI, diyakini paham bagaimana perjuangan GP Ansor/Banser dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.Masih kata dia, disebutkan, apa yang disampaikan Gubsu H Edy Rahmayadi masih diyakini bisa sebagai nasihat maupun perhatian baik demi kesinambungan maupun mitra sejati bagi Pemerintah Provinsi Sumut juga skala Nasional.Karena itu, panitia mengajak kader GP Ansor di seluruh Indonesia khususnya di Sumatera Utara agar dapat tetap menjaga persahabatan, keharmonisan, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.“Bagi kita NKRI tetap Harga mati, dan tetap kami siap menjalankan organisasi dan mitra untuk bisa saling membantu sekaligus mengkritisi kebijakan pemprovsu yang tidak sesuai kepentingan masyarakat, ” pungkasnya mengakhiri. (Rel)