Medan, ASN Sumut diwajibkan izin ke gubernur Sumut sebelum diperiksa Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Pemprov Sumut menegaskan tidak berupaya menghambat proses hukum.
“SE itu hanya mengatur ke dalam internal. Sifatnya harus dimaknai sebagai kontrol, pengawasan, bukan menjadi norma yang berlaku untuk pihak luar. Ini lebih ke disiplin ASN yang notabene di bawah gubernur Sumut,” ujar Kepala Biro Hukum Setda Pemprov Sumut Andy Faisal kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).
Dalam SE perihal “Pemeriksaan ASN terkait Pengaduan Masyarakat” aturan soal melaporkan pemanggilan dari penegak hukum ditujukan ke Asisten Sekda Pemprov Sumut (Sekdaprovsu), Inspektor, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro Setda, Direktur Utama BUMD, DIrektur RS, Sekretaris DPRD, Kepala Satpol PP dan kepala UPTD di daerah.