Medan, Fraksi PKS DPRD Medan secara tegas telah memprotes dan mempertanyakan kasus keselamatan kerja, IMB 30 lantai dan lainnya pada proses pembangunan Podomoro City Deli. Hal itu dilakukan dalam LKPJ dan Pendapat Fraksi dalam sidang Paripurna DPRD Medan.
“Hanya Fraksi PKS yang menolak dan mempertanyakan proses perizinan Podomoro City Deli di DPRD Medan. Namun jawaban dari Pemerintah Kota Medan normatif saja. Terimakah atas saran dan masukan dari Fraksi PKS,” ujar Rajuddin Sagala yang diusung PKS sebagai Wakil Ketua DPRD Medan periode 2019-2024.
Secara institusi Fraksi PKS di DPRD Medan telah menjalankan amanah sesuai tupoksi, tetapi protes yang dilayangkan melalui LKPJ maupun Pandangan Umum Fraksi dalam sidang paripurna DPRD Medan, diabaikan Pemko Medan.
“Sampai saat ini belum ada jawaban yang konkrit tentang keberadaan Podomoro City Deli, juga Centre Poin. Apa penyebab dari tidak adanya jawaban dari Pemko Medan tentang keberadaan Podomoro City Deli. Sampai saat ini masih abu abu,” ujar Rajuddin Sagala.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini berupaya mengangkat masalah ini di DPRD Medan pada periode 2019-2024, agar persoalan Podomoro tidak berhenti pada ‘tanda tanya’.(R02)