MEDAN , Kisruh tak disahkannya APBD Perubahan Provinsi Sumut tahun anggaran 2019 oleh DPRD Sumut yang kedua kalinya, Rabu (4/9). sangat disesalkan masyarakat termasuk Senator asal Sumatera Utara. Ada yang beranggapan anggota dewan minta imbalan, dana aspirasi yang tak ditampung didalam PAPBD Sumut 2019 tersebut. Harusnya itu tidak terjadi karena bisa mengorbankan kepentingan masyarakat banyak mungkin ada komunikasi yang tersumbat, Ucap Anggota DPD RI Perwakilan Sumut Dedi Iskandar Batubara kepada Wartawan, Rabu (4/9) Menurutnya, Komunikasi yang tersumbat tersebut harus diselesaikan berbagai kepentingan pribadi dan kelompok harusnya dikesampingkan. Karena pengesahan PAPBD Sumut tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya dalam hal ini Gubsu-Wagubsu agar komunikasi secara intens terhadap Legislator termasuk Ketua Partai Politik, ucapnya. Tidak ada permasalahan yang tak bisa diselesaikan kalau semuanya dikomunikasikan, katanya.
Menurutnya, batalnya pengesahan APBD Perubahan akan sangat berdampak dengan terhambatnya pembangunan di Sumut sehingga kembali kepada APBD yang lama“Tidak disahkannya anggaran APBD Perubahan Sumut 2019 sangat berdampak pada pembangunan daerah dan yang dirugikan adalah pembangunan daerah dan masyarakat Sumut itu sendiri.Lebihlanjut Kata Eks Sekretaris KNPI Sumut tersebut, harusnya anggota DPRD Sumut tersebut harus menunjukkan kinerja terbaiknya di masa-masa terakhir periodenya sehingga masyarakat akan mengapresiasi kinerjanya, jangan sampai masyarakat beranggapan lain terhadap anggota dewan dimasa-masa terakhir periodeisasinya sehingga menjadi catatan bagi masyarakat, ucapnya.(W03)