MEDAN IAnggota DPD RI asal Sumatera Utara Parlindungan Purba meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membantu mengatasi permasalahan di berbagai proyek pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah Sumut.
“Banyak proyek pembangunan di sejumlah daerah Sumut yang tertunda karena ada masalah.Untuk itu DPD RI sudah melaporkan dan berharap Menteri PUPR membantu mengatasinya,” ujarnya di Medan, Selasa usai bertemu menteri di Jakarta.
Wakil Ketua Komite II DPD RI itu menyebutkan, di Nias, misalnya pembangunan lima unit jembatan mengalami gangguan atau terhambat karena antara lain masalah pembebasan lahan.
Kondisi sama juga ditemui di wilayah Sumut lainnya termasuk gangguan proyek akibat faktor lainnya.
“Syukur Menteri PUPR merespon baik dan menyatakan siap bertemu atau menggelar rapat teknis bersama seluruh kepala derah di Sumut membicarakan berbagai masalah hambatan proyek infrastruktur,” katanya.
Dengan duduk bersama dan menyamakan persepsi dan visi untuk mencari solusi mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, katanya, diharapkan pembangunan infrastruktur di Sumut berjalan lancar.
“Upaya yang dilakukan pemerintah daerah sudah semakin baik.Namun masih perlu lebih ditingkatkan dengan menggunakan metode-metode yang mudah dimengerti masyarakat,” ujarnya.
Parlindungan yang juga Ketua Apindo Sumut itu menegaskan, sinergitas dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pembangunan di Sumut.
“Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sungai dan air di Sumut sangat dibutuhkan dan bisa terwujud kalau komunikasi dan koordinasi terjalin baik,” katanya.
Parlindungan menegaskan, dalam pertemuan dengan Menteri PUPR, dia juga meminta Kementerian PUPR juga segera mungkin mewujudkan penggunaan karet (lateks) untuk campuran aspal.
Dengan cara itu. ujar Parlindungan, harga karet bisa naik kembali.
Parlindungan menegaskan, akibat harga jual yang murah, petani karet banyak beralih pekerjaan bahkan menjual atau menebang pohon karetnya.(red)