BATUBARA, HALOMEDAN.COPeran insan pers sangat penting dalam mewujudkan kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba.“Insan Pers diumpamakan separuh nabi karena sama sama memberikan informasi ditengah-tengah masyarakat. Insan Pers bekerja seperti Nabi,”kata Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Batubara AKBP Zainuddin SAg SH MH saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Kepada Insan Media Untuk Mendukung Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba, Kamis (14/10/21) di Aula Banyuwangi Lima Puluh.
Menurutnya, kegiatan pengembangan kapasitas P4GN pada Insan Media mendukung Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba sangat penting untuk memberi pemahaman tentang efek dan konsekwensi yang diterima bila tersandung Narkoba. Meski satu keadaan atau peristiwa dikatakan kecil,namun setelah diberitakan media gaungnya jadi luas .
Sementara terkait Narkoba, melalui pemberitaan tentang efek dan ancaman hukum maka berdampak pada peringatan terhadap warga agar tidak terlibat Narkoba.“Saat ini yang lebih mengkhawatirkan adalah pencandu yang tidak dapat direhabilitasi karena terlalu banyak,”ujarnya.
Terkait untuk penanganan Narkoba, Zainuddin menjelaskan pihaknya menerapkan 5 langkah strategis yakni pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi, pemberantasan, dan kerjasama dan sinergi. Insan Pers diharapkan dapat bekerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan Narkoba melalui penyajian informasi di media masing-masing.
Sebagai upaya membentuk Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Kabupaten/Kota disebutkam AKBP Zainuddin, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki Kerangka Desain besar Kabupaten/Kota tanggap ancaman Narkoba (Kotan).
“Kerangka Desain besar ini berguna mewujudkan Kabupaten/Kota tanggap ancaman Narkoba melalui peningkatan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat menuju Indonesia bersih Narkoba (Bersinar),”terangnya.
AKBP Zainuddin, kerangka Desain besar ini bertujuan memperkuat ketahananan keluarga,memperkuat ketahanan masyarakat, memperkuat ketahanan kewilayahan,memperkuat ketahanan kelembagaan, memperkuat ketahanan hukum.
Namun digarisbawahi Zainuddin, untuk dapat memperkuat ketahan diatas setiap Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki 5 komponen pendukung. Kelima komponen pendukung tersebut berupa Regulasi, Anggaran, Implementasi-evaluasi dan Kemitraan pemangku kepentingan (stakeholder) (Jo)