Balige, Halomedan.coSejumlah warga kecamatan Laguboti datangi kantor bupati Tobasa menuntut kejelasan pendistribusian bantuan dampak Covid-19, di lantai 3 Kantor Bupati Toba, Balige, Selasa (14/4).
Jhon Sibuea, salah seorang dari 7 perwakilan warga yang hadir mengatakan, data calon penerima bantuan disebutkan harus tersembunyi dan tidak boleh diketahui masyarakat secara umum. Ketidaktransparanan pemerintah dalam pendataan calon penerima bansos jaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Toba dinilai perlu dipertanyakan.
“Ketika kami mempertanyakan kepada lurah, dengan lantangnya dia mengatakan bahwa pimpinannya memerintahkan agar pendataan dilakukan secara tertutup dan diam-diam”, sebutnya.
Bukan hanya jawaban lisan, pernyataan tersebut juga disampaikan melalui telepon selular (whatssapp) kepada salah satu warga.
Lurah Laguboti disebutkan membatasi jumlah penerima maksimal 50 orang dan menyalahkan bupati yang memerintahkan agar pendataan penerima bantuan dilakukan tersembunyi.
“Kami mau mengadu kepada bupati karena bupati itu kan bapak kami. Kami selaku masyarakat Toba mau mempertanyakannya langsung kepada bupati, apakah memang benar bupati memerintahkan seperti itu?”, imbuh Kardo, salah seorang warga Laguboti yang hadir.
Adikara Hutajulu, warga lainnya, menambahkan, bantuan pemerintah harusnya dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat. Lurah selaku pejabat publik seharusnya mampu berkomunikasi dengan baik, bukan dengan kearoganan.
“Kami masyarakat Laguboti dan dia lurahnya, apapun bantuan dari pemerintah jika tidak melibatkan masyarakat saya kira tidak akan efisien. Kami minta ketransparanan, dan copot lurah”, tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, warga masih menunggu untuk dapat menyampaikan keluhan yang dirasakan warga. (des)
Ket Photo :Warga Kecamatan Laguboti seruduk Kantor Bupati Toba untuk menyampaikan kekesalan akan ketidakteanparanan pendataan calon penerima bansos jaring pengaman sosial, Balige, Selasa (14/4).