Medan, Poldasu , Polda Sumatera Utara masih menunggu hasil audit kerugian negara dari pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Pegawasan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut, terkait dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel).
“Kita juga masih menunggu hasil audit dari BPKP,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, Selasa (3/9).
Katanya, dalam kasus ini pihaknya telah memintai keterangan beberapa saksi termasuk Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus alias Buyung dan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung. “Kantor BPKAD Labura dan Labusel jg sudah kita geledah untuk mencari barang bukti,” sebut dia.
Untuk itu, ia meminta kepada seluruh pihak agar tetap bersabar. Pasalnya, pihaknya sejauh ini masih terus bekerja dalam mengembangkan perkara ini.
“Intinya kita terus bekerja,” terang dia.
Sementara itu, Humas BPKP Perwakilan Sumut Efendi Damanik ketika dikonfirmasi mengaku kalau hasil audit kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi ini belum finish. “Audit masih sedang berlangsung,” ujar Efendi Damanik, Selasa (3/9).
Ia sendiri belum bisa memastikan kapan waktunya hasil audit itu selesai. “Belum tahu, nanti kalau sudah selesai kita informasikan kembali,” katanya.
Seperti diketahui, Yayasan Advokasi Rakyat Indonesia (YARI) perwakilan Labusel di Kotapinang mendesak pihak Ditreskrimsus Polda Sumut untuk segera menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel). (W05).