Solok | Halomedan.co
Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Solok Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), kembali menggelar lanjutan simulasi presentasi pembangunan zona integritas. Area Penguatan Pengawasan sebagai komponen pengungkit dengan nilai bobot tertinggi dalam pembangunan zona integritas, pada saat ini memperoleh kesempatan untuk berlatih mempresentasikan progres pembangunan yang telah dicapai.
Kegiatan ini digelar di ruang Media Center Pengadilan Agama Solok. Tampak hadir, Ketua Pengadilan Agama Solok, Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., Panitera, Yosmedi Chaniago, S.H., para Koordinator Area serta seluruh jajaran tim kerja pembangunan zona integritas.
Dalam paparannya, M. Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., selaku koordinator area menyampaikan bahwa penguatan pengawasan ini ditujukan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) pada Pengadilan Agama Solok. Public campaign anti gratifikasi terus disuarakan, baik melalui media website, sosial media, audio anti gratifikasi, stiker, baliho, banner dan media lainnya.
“Public campaign anti gratifikasi ini merupakan wujud komitmen jajaran aparatur Pengadilan Agama Solok untuk terus menggalakkan anti gratifikasi kepada masyarakat luas sekaligus sebagai reminder bahwa dalam melayani masyarakat harus mengedepankan integritas dan profesionalisme. Untuk mengawasi berjalannya pelayanan publik yang bersih dan lebih melayani, kami telah memasang CCTV di ruang pelayanan yang langsung terhubung dengan smartphone pimpinan”, ucapnya.
Pengadilan Agama Solok juga telah merampungkan penilaian resiko terhadap pelaksanaan kebijakan. Pihaknya sudah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi. Resiko ini nantinya dapat diminimalisir dengan hadirnya inovasi-inovasi pelayanan publik Pengadilan Agama Solok yang telah dilaunching April lalu.
Ketua Pengadilan Agama Solok memberikan apresiasi atas presentasi yang telah dipaparkan. Zulfa menuturkan presentasi secara umum sudah menggambarkan tujuan dan target pembangunan. Untuk kesempurnaannya, area penguatan pengawasan diminta melengkapi eviden guna mencapai maksud yang diinginkan oleh indikator pembangunan.
Dalam arahannya, Zulfa menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, salah satu sektor prioritas pencegahan korupsi adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pembangunan zona integritas merupakan role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.
Pengadilan Agama Solok lanjut Zulfa, terus berupaya dan menutup peluang praktek gratifikasi, penyalahgunaan wewenang/jabatan, ataupun pemberian akses khusus tanpa mengikuti prosedur. Ia berpesan agar jajarannya memasang niat melayani masyarakat dengan integritas tinggi. Niat yang lurus ini nantinya akan menumbuhkan semangat dan motivasi sehingganya dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas, bersih dari praktek KKN.(Yose)