Oleh: Syahrir Nasution
Demokrasi memang mahal. Tetapi yang sedang terjadi hari ini bukan sekadar mahalnya biaya demokrasi, melainkan betapa murahnya kedaulatan rakyat diperdagangkan oleh mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat.Atas nama stabilitas, demokrasi direduksi menjadi prosedur. Atas nama pembangunan, kritik dianggap gangguan. Atas nama persatuan, perbedaan pendapat dicurigai sebagai ancaman. Inilah pola klasik pembusukan demokrasi: kekuasaan ingin tampak sah, tetapi alergi terhadap akal sehat publik.Pemilu tetap digelar, suara tetap dihitung, tetapi pilihan rakyat diarahkan melalui
politik uang, manipulasi informasi, dan rekayasa ketakutan.
Demokrasi dijalankan secara administratif, namun dimatikan secara ideologis. Rakyat tidak lagi diposisikan sebagai pemilik kedaulatan, melainkan sebagai objek yang bisa dibeli, dibungkam, atau dikendalikan.Ketika suara bisa ditukar dengan amplop, sembako, atau proyek, maka yang sedang dijual bukan sekadar pilihan
politik, melainkan masa depan bangsa. Negara lalu dijalankan bukan berdasarkan mandat moral rakyat, tetapi atas dasar utang
politik dan kompromi kepentingan elite.Lebih ironis, hukum yang seharusnya menjadi wasit justru berubah menjadi alat kekuasaan. Kritik dikriminalisasi, oposisi dilemahkan, dan kebebasan berpikir dipersempit dengan dalih ketertiban.
Demokrasi yang seharusnya melindungi warga, malah dipakai untuk menakuti warga.Kekuasaan yang takut pada kritik adalah kekuasaan yang sadar akan rapuhnya legitimasi. Sebab legitimasi sejati lahir dari kepercayaan, bukan dari represi. Ketika aparat lebih sibuk menjaga penguasa daripada menjaga konstitusi, maka negara sedang melenceng dari cita-cita demokrasi.Lebih berbahaya lagi, ketika kemiskinan dipelihara agar rakyat tetap mudah dikendalikan. Pendidikan
politik diabaikan, literasi publik dilemahkan, sementara propaganda diproduksi secara masif.
Demokrasi lalu berubah menjadi pasar: yang berduit berkuasa, yang miskin diperalat.Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka demokrasi hanya tinggal nama. Yang ada hanyalah oligarki yang disahkan melalui pemilu. Rakyat hadir sebagai angka statistik, bukan sebagai subjek yang berdaulat.Maka harus ditegaskan: demokrasi bukan milik penguasa, bukan pula milik partai, apalagi milik oligarki.
Demokrasi adalah milik rakyat, dan kedaulatan rakyat tidak boleh ditawar.
Demokrasi memang mahal. Tetapi jauh lebih mahal harga yang harus dibayar bangsa ini ketika demokrasi dikorbankan demi kekuasaan. Saat kedaulatan rakyat dijual murah, yang hancur bukan hanya sistem
politik, melainkan masa depan republik.***