Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Angaran (FITRA) Sumut Rurita Ningrum menilai, perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dari BPK RI itu hanya bersifat administrasi saja.
“Artinya dari segi catatan adminsitrasi Pemprovsu sudah baik, begitu juga dengan penggunaan anggaran,” kata Rurita Ningrum kepada SUMUT24 group, Minggu(27/5).
Sebenarnya, kata Ruri, yang perlu disoroti itu adalah apakah program program Pemprovsu itu sudah maksimal atau belum dijalankan. Karena, kalau hanya program pemerintah dapat saja dilaksanakan dengan tertib, sesuai dengan perencanaan, atas kinerja, dan ada uangnya.
“Tetapi, manfaatnya kepada masyarakat, kemudian sosialisasi program kepada masyarakat, sudah bagaimana,” ungkapnya.
Di tahun 2018 sendiri, kata Ruri, selain kita bisa melihat adanya perekrutan tenaga honorer, kita juga bisa melihat ada Kepala Dinas (Kadis) yang dalam keadaan cuti ke luar negeri. “Apakah ada izin, yang seperti itu kan tidak di audit oleh BPK RI,” terangnya.
Dalam melakukan audit, BPK RI hanya melihat pencatatan administrasi Pemprovsu, apakah sudah sesuai dengan penatabukuan, tapi tidak melihat adanya kinerja yang signifikan atau prestasi yang menakjubkan. “Semua biasa-biasa saja,” ujarnya.
Dalam keteranganya itu, Ruri juga memberikan apresiasinya kepada Gubernur Sumut yang telah melakukan pembenahan dalam melunasi hutang hutang Pemprovsu serta PAD yang semakin meningkat, kendati belum dapat dikatakan maksimal.(W01)
FOTO : Direktur Eksekutif FITRA Sumut, Rurita Ningrum