MEDAN | halomedan.co
Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi tingkat kecurangan penerimaan siswa baru lewat PPDB online di tingkat SMA/SMK Negeri belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya kasus “siswa siluman” dibeberapa sekolah di tahun lalu.
“Kita harus mewaspadai masuknya siswa siluman, jangan sampai hal ini terulang kembali. Sebab ini sangat mencoreng dunia pendidikan kita. Jika ada temuan diharapkan kepada orang tua/wali murid segara melaporkannya,” ujar salah satu Pengamat Pendidikan Kota Medan, Rudi Effendi SS, Jumat (21/6/2019).
Ditambahkannya, sejauh ini sekolah SMA/SMK Negeri favorit banyak menjadi sorotan masuknya siswa siluman.
“Dari beberapa kasus yang terjadi, masuknya siswa siluman itu sering ada di SMA favorit, seperti yang sebelumnya ada di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan,” terangnya.
Untuk mengantisipasi hal ini tidak terulang kembali, menurut Rudi, Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Pendidikan Sumut harus memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang terlibat dalan memasukkan siswa siluman.
“Masuknya siswa siluman ini biasanya diduga menjadi permainan kepala sekolah dan komite. Isunya mereka sudah menarifkan harga kepada orang tua/wali siswa jika anaknya ingin sekolah disana. Jadi jika ada kepsek, komite, dan orang tua yang melakukan hal itu perlu diberikan sanksi tegas,” tambah Rudi.
Rudi mengaku, selain PPDB online, saat ini pemerintah menerapkan beberapa zona bagi para pendaftar. Menurutnya, pemberlakuan zona tersebut jangan sampai menguntungkan sepihak.
“Yang saya tau ada beberapa zona yang diterapkan bagi pendaftar siswa baru, ada zona area, zona berprestasi, anak guru, tidak mampu, dsb. Saya belum tau pasti bagaimana soal terapan zona tersebut, yang pasti pemberlakuan zona ini jangan sampai menguntungkan sepihak,” tutupnya.