MEDAN | Halomedan.com
Perjalanan kepemimpinan duet Wali Kota Medan
Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap telah memasuki 17 bulan. Meski masih terus berbenah, pemerintahan keduanya mulai memperlihatkan warna kepemimpinan yang semakin jelas.
Rico Waas, yang dikenal sebagai kader Partai NasDem, terlihat aktif dan bersemangat menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Begitu pula Zakiyuddin Harahap kader partai Gerindra yang terus menunjukkan semangat pengabdian, meski kondisi kesehatannya masih membutuhkan perhatian dan perawatan.Kepemimpinan keduanya sejauh ini bukan hanya ditandai penghargaan dan capaian administratif. Pemerintahan
Rico-Zakiyuddin juga mulai memperlihatkan keberanian melakukan evaluasi terhadap aparatur pemerintahan yang dinilai bermasalah.
Teranyar, Camat Medan Timur Fernanda dibebastugaskan sementara mulai Senin, 10 Agustus 2026. Sebelumnya, Pemko Medan juga mengambil langkah administratif terhadap Lurah Aur serta melakukan pemeriksaan terhadap Lurah Paya Pasir, Syerly.Langkah tersebut menunjukkan bahwa
Rico Waas tidak ingin persoalan birokrasi dibiarkan berlarut-larut. Namun, publik kini menunggu langkah berikutnya. Jika wali kota sudah berani mengevaluasi camat dan lurah, apakah
Rico Waas juga berani mengevaluasi kepala dinas yang kinerjanya dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat?Sebab, persoalan Kota Medan tidak berhenti di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masih banyak pekerjaan rumah besar yang berada langsung di bawah kendali kepala perangkat daerah.
WTP Keenam Bukan Semata Prestasi PribadiPemerintah Kota Medan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut menjadi WTP keenam secara berturut-turut. Capaian ini patut diapresiasi. Namun, harus ditempatkan secara proporsional.Enam WTP tersebut bukan seluruhnya merupakan hasil pemerintahan
Rico Waas karena sebagian besar diraih sebelum dirinya menjabat.Yang patut dicatat dari pemerintahan
Rico adalah kemampuannya mempertahankan opini WTP atas LKPD 2025. Ini menunjukkan kesinambungan pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.Tetapi WTP juga bukan berarti seluruh persoalan pemerintahan telah selesai.Opini audit terhadap laporan keuangan tidak otomatis menggambarkan bahwa seluruh pelayanan publik sudah berjalan sempurna.
Rico Mulai Menunjukkan Ketegasan
Kasus aparatur menjadi salah satu warna yang cukup menonjol dalam 17 bulan pemerintahan
Rico Waas dan Zakiyuddin. Dalam kasus Lurah Paya Pasir, Syerly,
Rico memilih menyerahkan persoalan kepada Inspektorat untuk diperiksa setelah video percakapan yang melibatkan lurah tersebut viral.Langkah itu patut diapresiasi karena kepala daerah tidak langsung menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan tekanan media sosial. Pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu. Begitu juga dengan kasus Lurah Aur yang dinonaktifkan sementara setelah adanya audit khusus Inspektorat terkait dugaan pungutan di luar ketentuan.Kemudian, giliran Camat Medan Timur Fernanda yang dibebastugaskan sementara berkaitan dengan hasil audit khusus Inspektorat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penempatan jabatan.
Perlu ditegaskan, pembebastugasan sementara bukan berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Proses pemeriksaan tetap harus berjalan sesuai aturan dan asas praduga tak bersalah. Namun secara administratif, langkah
Rico memberikan pesan bahwa jabatan bukan jaminan seseorang kebal dari evaluasi.Kini Bola Ada di Tangan Kepala DinasSetelah menunjukkan keberanian di level camat dan lurah, publik tentu berharap ketegasan yang sama diterapkan kepada seluruh jajaran kepala dinas.Sebab masih banyak persoalan yang dirasakan masyarakat.
Salah satunya adalah parkir, penataan parkir di Kota Medan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah. Persoalannya bukan hanya kendaraan yang berhenti di badan jalan.lebih jauh, pemerintah harus memastikan sistem retribusi berjalan transparan dan potensi kebocoran dapat ditekan. Jangan sampai masyarakat membayar, tetapi penerimaan daerah tidak maksimal.Kalau ada perubahan tarif atau mekanisme pembayaran, sosialisasi kepada masyarakat juga harus diperkuat. Jangan sampai muncul kebingungan di lapangan mengenai tarif resmi, bukti pembayaran maupun mekanisme pengaduan.Retribusi Parkir Jangan Sampai Bocor
Rico Waas perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor parkir.Parkir merupakan salah satu wajah pelayanan pemerintah yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika sistemnya tertib, tarif jelas dan penerimaan masuk ke kas daerah secara optimal, masyarakat akan melihat manfaatnya.Sebaliknya, jika masih terjadi kebocoran atau ketidakjelasan di lapangan, yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tetapi juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
Karena itu, evaluasi terhadap pejabat yang menangani parkir perlu dilakukan secara terukur.Berapa targetnya? berapa realisasinya? Berapa titik parkir yang sudah tertata? Berapa penerimaan yang masuk? Dan berapa potensi kebocoran yang berhasil ditutup?Publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas.PBG Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar DievaluasiPersetujuan Bangunan Gedung atau PBG juga menjadi salah satu ujian pelayanan publik Pemko Medan. Pemerintah memang telah melakukan evaluasi terhadap pelayanan PBG. Namun publik tentu ingin melihat hasil akhirnya.Apakah proses pengurusan benar-benar semakin cepat? apakah tahapan birokrasi sudah dipangkas?Apakah masyarakat tidak lagi menghadapi pelayanan yang berbelit? Dan yang paling penting, apakah celah pungutan liar benar-benar sudah ditutup?
Dinas Perkimcikataru di bawah Kepala Dinas John Ester Lase sebelumnya juga menjadi sorotan terkait sejumlah persoalan pengelolaan program dan PAD.Media Sumut24.co sebelumnya memberitakan adanya kritik terhadap pengelolaan aset, target PAD serta peringatan Pemko terkait potensi kebocoran perizinan bangunan. Karena itu,
Rico tidak cukup hanya meminta evaluasi. Masyarakat membutuhkan hasil. Pajak Restoran, BPHTB dan PAD Harus DikebutSektor penerimaan daerah juga harus menjadi perhatian. Pajak restoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sumber PAD lainnya harus diperkuat. Bukan semata-mata dengan menaikkan beban masyarakat dan pelaku usaha, tetapi dengan memperbaiki sistem pendataan, pengawasan, digitalisasi pembayaran dan menutup celah kebocoran.Pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan sederhana, berapa potensi PAD yang sebenarnya bisa diterima Kota Medan dan berapa yang selama ini belum tertagih secara optimal?Di sinilah kepala dinas diuji.
Bukan hanya pintar membuat program, tetapi mampu menghasilkan angka dan pelayanan yang nyata.Penebangan Pohon untuk Infrastruktur Harus Transparan Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan adalah penebangan pohon dalam pembangunan infrastruktur, termasuk yang berkaitan dengan proyek rapid transit bus. Pembangunan transportasi massal tentu penting bagi Kota Medan.Tetapi pembangunan juga harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan.Masyarakat berhak mengetahui pohon mana yang ditebang, berapa jumlahnya, apa alasan teknisnya dan bagaimana skema penggantian atau penanaman kembali dilakukan. Jangan sampai pembangunan transportasi yang bertujuan memperbaiki kualitas kota justru menimbulkan persoalan lingkungan baru.Transparansi menjadi kunci.Stadion Teladan: Pemko Melanjutkan, Bukan Mengklaim Memulai
Revitalisasi Stadion Teladan juga menjadi salah satu proyek besar yang berada dalam radar pemerintahan Kota Medan. Namun proyek tersebut harus dilihat secara proporsional. Revitalisasi Stadion Teladan bukan dimulai pada masa
Rico Waas. Program tersebut merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, tepat jika seluruh proyek pemerintah dilihat sebagai kesinambungan pembangunan Kota Medan, bukan semata-mata klaim satu periode pemerintahan.Meski demikian,
Rico Waas dan Zakiyuddin tetap memiliki tanggung jawab memastikan proyek berjalan dan selesai dengan baik. Inilah salah satu ukuran kepemimpinan: mampu melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai pendahulunya dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.Medan Tampil di Panggung Nasional
Di sisi lain, Medan berhasil menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI 2026. Kegiatan tersebut membawa Medan menjadi pusat perhatian pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia.Ini merupakan peluang bagi Medan untuk memperkenalkan UMKM, kuliner, budaya, pariwisata dan potensi investasi.Namun sukses menjadi tuan rumah harus diikuti dampak ekonomi dan kebijakan yang berkelanjutan.Jangan sampai kegiatan besar hanya ramai ketika acara berlangsung, kemudian hilang tanpa meninggalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.Investasi Rp14,5 Triliun Harus Terasa di MasyarakatRealisasi investasi Kota Medan pada 2025 mencapai sekitar Rp14,5 triliun. Angka ini patut diapresiasi karena melampaui target yang ditetapkan.Tetapi angka investasi tidak boleh berhenti menjadi statistik.
Pemko harus memastikan investasi tersebut menghasilkan lapangan pekerjaan, menggerakkan UMKM dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat. Sebab keberhasilan investasi bukan hanya soal berapa rupiah yang masuk.
Rico Jangan Takut Evaluasi Kepala DinasDi sinilah pesan paling penting untuk
Rico Waas dan pasangannya, Zakiyuddin. Jangan hanya berani mengevaluasi lurah dan camat. Kalau memang ada kepala dinas yang tidak mampu memenuhi target dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, evaluasi harus dilakukan.
Publik Tidak Butuh Panggung, Publik Butuh BuktiPada akhirnya, 17 bulan pemerintahan
Rico Waas tidak boleh hanya menjadi panggung untuk memuji.Tetapi juga bukan ruang untuk menjatuhkan.Semua harus dinilai berdasarkan fakta dan hasil.WTP bukan berarti semua masalah selesai.Publik membutuhkan bukti, dan di titik inilah
Rico Waas benar-benar akan diuji, apakah keberaniannya menata birokrasi mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Kota Medan.(Penuli: Rianto, SH, MH (Anto Genk) __ Wartawan Senior Tinggal di Medan )