TAPANULI SELATAN | Halomedan.com
Ketahanan pangan menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah kepemimpinan Bupati
Gus Irawan Pasaribu. Arah kebijakan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui berbagai program di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, tetapi juga diperkuat melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat serta memperkuat ekonomi pedesaan. Berdasarkan data APBD Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki pendapatan daerah sebesar sekitar Rp1,33 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,51 triliun. Porsi belanja tersebut menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sektor pertanian, irigasi, infrastruktur pedesaan, hingga pemberdayaan petani sebagai fondasi ketahanan pangan daerah. Secara nasional, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, mutu, dan keberlanjutan pangan bagi masyarakat. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pangan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga memperkuat arah tersebut melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 mengenai percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen. Di tingkat implementasi, konsep ketahanan pangan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mulai terlihat melalui berbagai program nyata. Salah satunya adalah dorongan optimalisasi lahan pertanian agar tidak ada lahan produktif yang terbengkalai. Dalam kegiatan panen jagung pascabencana di Kecamatan Batangtoru, Bupati
Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa setiap jengkal lahan harus dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan benih padi, benih jagung, mesin perontok jagung, alat uji tanah, hingga pengembangan demplot hortikultura sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas petani. Pemerintah daerah bahkan menyediakan program pembiayaan pertanian berbunga nol persen bekerja sama dengan Bank Sumut guna memperkuat permodalan petani. Tidak hanya berfokus pada sektor tanaman pangan, strategi ketahanan pangan juga diperluas melalui pengembangan sektor perikanan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggagas Gerakan Seribu Kolam untuk meningkatkan produksi ikan lokal yang selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.Program tersebut diwujudkan melalui penyaluran ribuan benih ikan, bantuan pakan, serta pembinaan kelompok pembudidaya ikan. Pemerintah berharap produksi ikan lokal meningkat sehingga mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di sektor peternakan, perhatian juga diarahkan pada efisiensi biaya produksi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggagas pembentukan depo pakan ternak melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memotong rantai distribusi dan menekan harga pakan yang selama ini menjadi beban utama peternak. Kebijakan tersebut dipadukan dengan penguatan budidaya jagung sebagai bahan baku pakan sehingga tercipta keterkaitan antara sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Tapanuli Selatan. Kondisi tersebut menjadikan investasi pada sektor pangan memiliki nilai strategis, tidak hanya untuk menjaga ketersediaan pangan daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Melihat berbagai kebijakan tersebut, konsep ketahanan pangan di era pemerintahan
Gus Irawan Pasaribu dapat dipahami sebagai pendekatan yang mengintegrasikan peningkatan produksi pertanian, pengembangan perikanan dan peternakan, dukungan pembiayaan, penyediaan sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi pemerintah pusat. (SS68/genk)