LABUHANBATU UTARA –
Jalan berlubang tepat di depan gerbang utama Gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) menjadi sorotan publik. Kerusakan jalan yang hanya ditandai dengan karung bekas berisi batu dan kerikil itu dinilai membahayakan pengguna jalan sekaligus mencerminkan lemahnya perhatian terhadap infrastruktur dasar.Ketua Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII), Hasan Basri Simanjuntak, menyebut kondisi tersebut sangat ironis karena berada tepat di depan kantor lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan."
Jalan rusak di depan kantor DPRD menjadi simbol bahwa fungsi pengawasan belum berjalan maksimal. Persoalan yang berada di depan mata saja belum terselesaikan, sementara masyarakat berharap DPRD mampu mengawal pembangunan di seluruh wilayah Labura," ujar Hasan Basri Simanjuntak, Jumat (31/7/2026).Menurut Hasan, kondisi tersebut semakin kontras dengan besarnya alokasi APBD yang direncanakan untuk fasilitas pimpinan DPRD. Berdasarkan data yang menjadi perhatian publik, anggaran tersebut mencapai sekitar Rp3,6 miliar, terdiri dari rencana pembangunan atau renovasi rumah dinas Ketua DPRD sebesar Rp2,1 miliar serta pengadaan mobil dinas pimpinan senilai Rp1,5 miliar.Ia menilai perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas penggunaan APBD, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto."Ketika pemerintah pusat meminta seluruh daerah melakukan efisiensi anggaran, seharusnya kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama. Infrastruktur yang rusak dan membahayakan pengguna jalan mestinya lebih dahulu diselesaikan daripada belanja fasilitas pejabat," tegasnya.Hasan mengatakan, jalan rusak yang berada tepat di depan kantor DPRD telah menjadi perhatian masyarakat karena berpotensi menimbulkan kecelakaan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui organisasi perangkat daerah terkait segera melakukan perbaikan permanen agar keselamatan masyarakat dapat terjamin.Selain itu, Hasan meminta DPRD Labura mengevaluasi kembali kebijakan penganggaran agar lebih berpihak kepada kepentingan publik. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif harus diwujudkan melalui kebijakan yang mengutamakan pelayanan masyarakat, bukan sekadar peningkatan fasilitas bagi pejabat.JAM PMII juga meminta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses penyusunan maupun penggunaan anggaran, agar melakukan pengawasan dan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."Kami ingin APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai masyarakat setiap hari menghadapi jalan rusak, sementara anggaran miliaran rupiah justru lebih banyak diarahkan untuk fasilitas pejabat," pungkas Hasan.Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara maupun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan Ketua JAM PMII. Media ini memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.rel