Medan – Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, mendesak aparat penegak hukum mengusut penyebab kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.Menurut Azmi Hadly, kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrean panjang di berbagai SPBU diduga tidak semata-mata disebabkan tingginya permintaan masyarakat. Ia menduga terdapat kebijakan internal yang membatasi penyaluran BBM bersubsidi ke sejumlah SPBU."Kami menduga ada permainan oknum pejabat di
Pertamina yang harus diusut secara tuntas. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," kata Azmi Hadly.Azmi menduga pembatasan pasokan BBM bersubsidi dilakukan untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, yang memiliki harga lebih tinggi. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka tindakan itu sangat merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar aturan yang berlaku.Karena itu, KAMAK meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, maupun aparat penegak hukum lainnya melakukan penyelidikan secara transparan terhadap tata kelola distribusi BBM di Sumatera Utara."Kami meminta seluruh pihak terkait membuka data distribusi BBM kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Jika ada penyimpangan, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum," tegas Azmi.Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak
Pertamina terkait pernyataan dan dugaan yang disampaikan KAMAK. Red