JAKARTA — Himpunan Masyarakat Tabagsel Indonesia (HMTI) meminta manajemen PT PLN melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan tata kelola internal agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan kelistrikan.Permintaan itu disampaikan menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait gangguan listrik, pelayanan yang dinilai lamban, hingga dampak ekonomi yang dirasakan warga akibat padamnya aliran listrik di sejumlah daerah.Ketua Umum HMTI, H Sobirin Harahap, menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga usaha kecil masyarakat."PLN harus melakukan evaluasi dan pembenahan manajemen secara serius. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya sistem pelayanan maupun pengelolaan," ujarnya, Jumat (23/5/2026).Menurutnya, masyarakat selama ini selalu diminta taat membayar tagihan listrik tepat waktu, sehingga PLN juga harus menunjukkan tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.Ia menilai, gangguan listrik yang berulang tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.HMTI juga meminta adanya transparansi dari PLN terkait penyebab gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.Selain itu, organisasi masyarakat Tabagsel tersebut berharap pemerintah turut melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor kelistrikan agar hak masyarakat sebagai konsumen tetap terlindungi."HMTI mendukung perbaikan pelayanan publik. Yang paling penting adalah jangan sampai rakyat yang terus menanggung dampaknya," kata Sobirin yang juga dewan Pakar PKS Sumut itu.HMTI berharap PLN dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kesiapan infrastruktur, serta mempercepat respons pelayanan terhadap keluhan masyarakat di berbagai daerah.