Medan — Ketegangan hebat kembali mengguncang lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan senilai fantastis Rp484 miliar mendadak menjadi sorotan tajam setelah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dikabarkan murka atas proses pengusulan proyek yang diduga berjalan tanpa koordinasi dan melangkahi mekanisme resmi di lingkungan Pemprov Sumut.
Informasi yang diperoleh Sumut24.co dari sejumlah sumber internal di lingkungan Kantor Gubernur Sumut menyebutkan, proyek jumbo tersebut tidak pernah dipaparkan secara menyeluruh kepada gubernur, baik dalam forum resmi maupun dalam mekanisme evaluasi perencanaan anggaran daerah.Padahal, proyek dengan nilai mencapai hampir setengah triliun rupiah itu disebut-sebut merupakan pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan yang masuk dalam program strategis sektor kesehatan daerah.Namun alih-alih melalui tahapan pembahasan terbuka, proyek tersebut justru disebut sudah berada pada tahap pengajuan persetujuan tanda tangan tanpa penjelasan detail kepada kepala daerah.
"Tidak pernah ada paparan resmi, tidak pernah diekspos ke gubernur, tiba-tiba sudah minta diteken. Ini yang bikin situasi memanas," ungkap salah satu sumber kuat di lingkungan Pemprov Sumut kepada Sumut24.co, Jumat (23/5).Sumber tersebut juga menyebutkan, Gubernur Sumut Bobby Nasution disebut sangat kecewa bahkan murka karena merasa ada proses yang tidak berjalan sesuai prosedur dan seolah-olah "dilompati" oleh pihak tertentu di internal birokrasi.Bahkan, dalam informasi yang beredar di lingkungan kantor gubernur, Bobby disebut merasa ada proses "jalan sendiri" dalam pengelolaan proyek besar tersebut, tanpa komunikasi dan koordinasi yang semestinya.
"Gubernur merasa seperti tidak dilibatkan. Ini proyek besar, harusnya dipaparkan dulu secara lengkap. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," tambah sumber itu.Dalam pusaran isu tersebut, nama Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Sumut Sulaiman ikut menjadi sorotan. Ia disebut memiliki posisi strategis dalam alur administrasi dan pengesahan berbagai program dan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.Sejumlah pihak bahkan menduga adanya kelemahan koordinasi di level atas birokrasi yang membuat proyek bernilai besar itu bisa bergulir tanpa penjelasan komprehensif kepada pimpinan daerah.Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sulaiman terkait isu yang beredar tersebut.Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sendiri sebelumnya telah menegaskan penolakannya terhadap proyek tersebut. Bobby menyebut proyek pembangunan gedung itu tidak pernah dipaparkan secara jelas kepadanya dan tiba-tiba diajukan untuk disetujui.
"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksinkronan serius dalam proses perencanaan dan pengajuan proyek strategis di lingkungan Pemprov Sumut.Hingga berita ini diturunkan, pihak Plt Sekda Sumut Sulaiman belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan maupun polemik yang mencuat. Redaksi Sumut24.co masih terus berupaya mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.Di tengah memanasnya isu ini, publik kini menyoroti apakah polemik proyek Rp484 miliar RS Haji Medan ini akan berujung pada evaluasi besar-besaran di tubuh birokrasi Pemprov Sumut, atau justru membuka babak baru konflik internal di lingkaran kekuasaan Sumatera Utara.red