MEDAN — Wacana pemekaran Sumatera Utara dengan membentuk provinsi baru bernama Sumatera Tenggara (
Sumteng) kembali mengemuka. Sejumlah tokoh masyarakat, termasuk dari HIKMA Sumut, menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut yang mencakup wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).Wakil Ketua HIKMA Sumut, Syahrir Nasution, menilai pembentukan provinsi baru dapat menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan selatan Sumut. Menurut dia, wilayah Tabagsel selama ini masih menghadapi kesenjangan pembangunan dibanding daerah lain."Pemekaran ini merupakan kebutuhan untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Syahrir, Selasa, 19 Mei 2026.Ia menjelaskan, konsep Sumatera Tenggara mencakup sejumlah kabupaten yang ada saat ini, dengan rencana penambahan satu kotamadya baru. Namun, realisasi pemekaran tersebut masih menghadapi kendala kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat.Syahrir menilai, pencabutan moratorium menjadi prasyarat penting agar usulan pembentukan provinsi baru dapat diproses lebih lanjut. Karena itu, ia mendorong adanya konsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk memperjuangkan hal tersebut.Selain itu, ia mengajak masyarakat Tabagsel yang berada di perantauan untuk turut memberikan dukungan. Menurut dia, partisipasi diaspora dinilai penting dalam memperkuat posisi tawar usulan di tingkat nasional.Peran kalangan akademisi juga disorot. Syahrir mengatakan, keterlibatan akademisi diperlukan untuk menyusun kajian yang komprehensif agar usulan pemekaran memiliki dasar yang kuat secara ilmiah dan administratif.Sejauh ini, wacana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara disebut telah memasuki tahap penggalangan dukungan dan mulai dibahas di tingkat pemerintah pusat. Meski demikian, prosesnya masih bergantung pada dinamika kebijakan nasional terkait penataan daerah.