JAKARTA — Politisi senior Reza Fakhrumi Tahir menilai polemik pejabat berobat ke luar negeri tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan, selama biaya pengobatan tersebut tidak menggunakan uang negara.
Hal itu disampaikan Reza menanggapi ramainya perbincangan publik terkait sejumlah pejabat yang memilih menjalani perawatan medis di luar negeri dibanding di rumah sakit dalam negeri."Apa masalahnya kalau pejabat berobat ke luar negeri? Sepanjang tidak menggunakan uang negara, silakan saja. Orang mau berobat kok diributi.
Pejabat kan manusia juga, yang punya hak menjaga kesehatannya," kata Reza, Senin (18/5/2026).Menurut dia, masyarakat perlu membedakan antara penggunaan fasilitas negara dengan hak pribadi seseorang untuk memperoleh layanan kesehatan terbaik.
Ia menegaskan, setiap warga negara memiliki kebebasan menentukan tempat berobat, termasuk pejabat publik yang memiliki tanggung jawab dan aktivitas tinggi."Kalau pakai uang pribadi, itu urusan pribadi. Jangan semua hal dipolitisasi," ujarnya.Belakangan, isu pejabat berobat ke luar negeri kembali menjadi sorotan publik. Tidak sedikit kalangan mempertanyakan komitmen para elite terhadap kualitas layanan kesehatan nasional apabila mereka sendiri lebih memilih rumah sakit di luar negeri.
Namun Reza menilai persoalan tersebut harus dilihat secara objektif. Menurutnya, pilihan berobat sering kali dipengaruhi faktor kebutuhan medis, teknologi kesehatan, hingga rekomendasi dokter spesialis.Ia juga mengingatkan agar kritik terhadap pejabat tidak berkembang menjadi penghakiman terhadap hak dasar seseorang untuk menjaga kesehatan."Semua orang pasti ingin mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik. Itu hal yang wajar," katanya.Meski demikian, sejumlah pengamat menilai fenomena pejabat berobat ke luar negeri tetap memiliki dampak psikologis terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem kesehatan nasional.Sebab, pejabat publik dinilai seharusnya menjadi pihak yang paling percaya terhadap fasilitas kesehatan dalam negeri yang selama ini dibangun menggunakan anggaran negara.
Perdebatan mengenai isu tersebut diperkirakan masih akan terus berlangsung di tengah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu layanan kesehatan nasional.red