Medan — Koordinator Nasional (Kornas) Kanak Azmi Hadly melontarkan kritik tegas menyusul pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang menyindir adanya kepala daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi, namun dilaporkan sebagai perjalanan ke luar kota.Azmi menilai, jika sindiran tersebut mengarah kepada Wali Kota Medan Rico Waas, maka hal itu bukan persoalan sepele dan harus segera diklarifikasi secara jujur kepada publik."Kalau benar ada perjalanan ke luar negeri tanpa izin dan hanya dilaporkan sebagai ke luar kota, itu bentuk ketidakjujuran yang serius. Jabatan publik tidak boleh disalahgunakan untuk menutupi aktivitas pribadi," tegasnya.Ia menekankan bahwa persoalan ini semakin memperkuat keraguan publik terhadap integritas kepemimpinan, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat efisiensi anggaran.Azmi juga mengaitkan polemik tersebut dengan lonjakan drastis harta kekayaan Rico Waas dalam laporan LHKPN yang meningkat sekitar Rp1,67 miliar hanya dalam satu tahun. Menurutnya, dua hal ini tidak bisa dilihat secara terpisah dan harus dijelaskan secara transparan."Di saat rakyat sedang sulit karena efisiensi anggaran, justru muncul dugaan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dan laporan harta yang melonjak tajam. Ini kontras sekali dengan kondisi di lapangan," ujarnya.Lebih lanjut, Azmi menilai kinerja kepemimpinan Wali Kota Medan selama ini belum menunjukkan hasil signifikan yang sebanding dengan berbagai kontroversi yang muncul. Ia menyebut, minimnya capaian kerja justru berbanding terbalik dengan meningkatnya sorotan publik terhadap aspek integritas."Kerja belum terlihat maksimal, tapi persoalan terus muncul. Ini yang membuat publik bertanya-tanya, sebenarnya prioritasnya untuk rakyat atau bukan," katanya.Azmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak hanya menunggu laporan administratif, tetapi juga proaktif menelusuri jika terdapat kejanggalan, baik terkait LHKPN maupun dugaan pelanggaran prosedur perjalanan dinas.Ia menutup pernyataannya dengan meminta Wali Kota Medan untuk memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat guna menghindari spekulasi yang dapat semakin merusak kepercayaan publik."Transparansi itu wajib. Jangan sampai publik terus dibiarkan berspekulasi tanpa kejelasan," pungkasnya.