HALOMEDAN —
Kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur baru-baru ini menjadi sorotan publik dan memicu kekhawatiran serius terkait sistem keselamatan perkeretaapian nasional.Peristiwa tersebut mendorong berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan, baik dari sisi teknis, operasional, maupun manajerial.Salah satu poin penting yang disoroti adalah sistem persinyalan dan proteksi perjalanan kereta. Evaluasi teknis dinilai perlu dilakukan guna memastikan sistem mampu mencegah potensi tabrakan dan gangguan operasional lainnya.Selain itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) didorong untuk segera melakukan investigasi secara komprehensif, transparan, dan berbasis data. Investigasi tersebut diharapkan mencakup seluruh faktor penyebab, mulai dari kesalahan manusia, aspek teknis, hingga sistem operasional yang berlaku.Masyarakat juga menekankan pentingnya penerapan sistem keselamatan berlapis yang kuat, mencakup integrasi teknologi, kesiapan infrastruktur, serta peningkatan disiplin dalam operasional kereta api.Langkah konkret yang didorong adalah percepatan implementasi teknologi Automatic Train Protection (ATP), yang memungkinkan kereta berhenti secara otomatis saat terjadi pelanggaran sinyal atau potensi bahaya.Tak kalah penting, evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) juga perlu dilakukan guna mencegah kelalaian dan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar keselamatan.Di sisi lain, peningkatan keamanan pada perlintasan sebidang juga menjadi perhatian. Penguatan pengamanan di titik-titik rawan diharapkan dapat menekan angka kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain.Dorongan reformasi juga datang dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), yang meminta adanya evaluasi total terhadap manajemen keselamatan di PT Kereta Api Indonesia.Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur Double-Double Track (DDT) dinilai penting untuk memisahkan jalur kereta jarak jauh dan kereta komuter, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi perjalanan.Masyarakat juga meminta adanya rekomendasi resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kepada PT KAI, Danantara, serta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai langkah konkret dalam memperbaiki sistem keselamatan perkeretaapian nasional.Evaluasi ini menegaskan bahwa keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh ada toleransi terhadap kegagalan sistem.Salam Masyarakat Sipil Pengguna Kereta ApiTAP, S.H – Tody A Prabu, S.H