Medan – Dewan Pengurus Wilayah (
DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara menegaskan bahwa pembentukan Tim 5 dalam rangka penataan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 33 kabupaten/kota telah sesuai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Demikian dikatakan Koordinator Tim 5 H Muniruddin Ritonga kepada Wartawan di kantor
DPW PKB Sumut Jalan Walikota, Rabu (25/2).Menurut Muniruddin yang juga anggota DPRDSU itu mengatakan, pembentukan tim 5 tersebut mengacu pada Surat Keputusan
DPW PKB Sumatera Utara Nomor 032/
DPW.12.02/II /2026 tentang struktur kepengurusan Tim 5
PKB periode 2026–2031.Dalam struktur tersebut ditetapkan lima orang sebagai Tim 5 yakni, Muniruddin Ritonga (Koordinator), anggota Upar Pulungan,Ir Loso Mena, H Ali Wansah dan H A Jabid Ritonga. Adapun tufoksi tim 5 tersebut adalah akan menjalankan proses penjaringan dan komunikasi politik dalam rangka restrukturisasi kepengurusan DPC se-Sumatera Utara.Tim ini bertugas berkoordinasi dengan 33 DPC kabupaten/kota untuk melakukan pendataan serta pemetaan figur-figur yang dinilai layak menjadi pengurus maupun Ketua DPC.Utamakan Kader, Tetap Buka Ruang Eksternal
DPW PKB Sumut menegaskan bahwa proses penjaringan akan dilakukan secara internal maupun eksternal. Namun demikian, kader internal tetap menjadi prioritas utama."Sesuai instruksi internal, kader menjadi prioritas. Jika terdapat kader yang memenuhi kriteria dan siap mengemban amanah, tentu itu yang diutamakan. Namun
PKB juga membuka ruang bagi masyarakat umum yang ingin bergabung dan berkontribusi membesarkan partai," ujar Muniruddin Ritonga.
PKB menegaskan bahwa partai ini terbuka bagi siapa saja yang memiliki komitmen membangun organisasi, mencintai nilai-nilai keagamaan, serta memiliki kepedulian terhadap masyarakat.Semangat Baru Konsolidasi OrganisasiLangkah penataan ini disebut sebagai bagian dari semangat baru konsolidasi dan penguatan struktur partai di Sumatera Utara. Dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan dan dinamika internal partai dinilai cukup positif sehingga diperlukan pendataan dan penataan yang lebih sistematis.
DPW berharap melalui mekanisme ini, struktur kepengurusan hingga tingkat bawah dapat lebih solid, terdata dengan baik, serta mampu menjawab tantangan politik ke depan."Kami ingin memastikan ke depan struktur lebih tertata, kader lebih terdata, dan kerja-kerja politik lebih terarah," tutupnya.red2