halomedan.com -TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti Rapat Koordinasi (
Rakor)
Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (12/1/
2026).
Rakor secara hybrid tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti Sekretaris Daerah (
Sekda) Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung bersama jajaran OPD terkait dan berlangsung diruangan Command Center Dinas Kominfo Kota Tanjungbalai.Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif sejak dini dalam menghadapi potensi lonjakan harga pangan menjelang Ramadan
2026."Kalau baru bekerja di bulan Ramadan, kita tidak akan bisa menanggulanginya," ujar Tomsi.
Ia menegaskan, Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di setiap daerah harus segera menggelar rapat internal, membuka data inflasi tiga tahun terakhir, serta menyiapkan langkah konkret pengendalian harga.Sejumlah komoditas strategis menjadi perhatian, antara lain bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Tomsi meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha, guna menjaga pasokan dan distribusi.Pada kesempatan tersebut, Tomsi juga menyampaikan inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen dan masih berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
Ia menilai angka inflasi tersebut masih ideal untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
Inflasi yang terlalu rendah dapat merugikan produsen, sementara inflasi tinggi akan memberatkan masyarakat.Tomsi mengungkapkan, inflasi bulanan Desember 2025 naik sebesar 0,64 persen akibat bencana alam di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Meski demikian, inflasi nasional masih dinilai terkendali.Kemendagri juga meminta setiap daerah menyusun rapor inflasi tahun 2025 sebagai bahan evaluasi bersama untuk memetakan daerah dengan inflasi tinggi beserta komoditas penyebabnya.
Rakor ini turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait serta diikuti seluruh pemerintah daerah secara virtual. (eko)