Oleh : H Syahrir Nasution SE MMPada hakikatnya, pembangunan sebuah daerah—baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—bukan sekadar deretan proyek infrastruktur atau angka-angka dalam laporan APBD. Pembangunan sejati adalah tentang bagaimana potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut dikelola dengan bijak untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.Setiap daerah memiliki kekhasan dan keistimewaan masing-masing. Ada yang kaya akan sumber daya, ada pula yang bergantung pada kreativitas dan daya juang masyarakatnya. Karena perbedaan itulah, pemerintah pusat memberikan berbagai skema bantuan seperti DAK, DAU, dan DBH, untuk menyeimbangkan ketimpangan fiskal antarwilayah. Namun, bantuan itu sejatinya hanya bersifat pelengkap, bukan tonggak utama yang membuat daerah menjadi "penunggu belas kasih" pusat.
Fakta di lapangan menunjukkan, banyak daerah yang sebenarnya memiliki potensi besar namun tetap mengalami kekurangan. Hal ini bukan karena daerahnya miskin, melainkan karena pengelolaan dan kepemimpinan yang tidak berorientasi pada kemaslahatan rakyat.Di sinilah perbedaan antara kepala daerah yang lahir dari niat pengabdian dengan yang hanya muncul karena "karbitan politik" atau motivasi finansial. Pemimpin sejati tidak akan bergantung pada sponsor atau kepentingan pihak ketiga untuk menegakkan programnya. Ia berdiri atas kejujuran, keberanian, dan niat tulus membangun.Khusus bagi Sumatera Utara, provinsi ini sesungguhnya memiliki modal besar untuk mandiri dan sejahtera. Kekayaan alamnya melimpah, SDM-nya tangguh, dan sejarah panjangnya telah membentuk karakter masyarakat yang pekerja keras. Hanya saja, semua itu akan sia-sia jika dikelola tanpa visi yang jelas dan integritas yang kuat.
Membangun Sumut tidak boleh setengah hati. Tidak boleh hanya berhenti pada seremoni atau jargon politik. Pemimpin Sumut harus memahami bahwa kesejahteraan masyarakat bukan sekadar hasil pembangunan fisik, tetapi buah dari keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan tata kelola yang bersih.Inilah saatnya mengembalikan marwah dan
martabat rakyat Sumut.
Marwah yang telah lama ternoda oleh praktik politik transaksional dan kepemimpinan yang tidak berpihak pada rakyat. Jika memang serius membangun Sumut, jadikan integritas dan keberanian moral sebagai fondasi. Namun bila tak sanggup memikul amanah itu, lebih baik "lempar handuk putih" — sebab kepemimpinan tanpa kejujuran hanyalah sandiwara di atas penderitaan rakyat.***