Medan – Nama Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Muryanto Amin, ikut disebut KPK dalam pem
bahasan pergeseran
anggaran Pemprovsu. Fakta ini menuai kecaman keras dari pemerhati sosial politik, H. Syahrir Nasution, yang menilai langkah tersebut tidak pantas bagi seorang akademisi sekaligus pimpinan perguruan tinggi negeri."Rektor itu bukan pejabat Pemprov. Tugasnya membenahi kampus, memperbaiki mutu pendidikan, dan melahirkan generasi unggul. Kalau malah sibuk urus-urus
anggaran daerah, lebih baik Muryanto Amin sekalian pindah jadi Kepala OPD di Pemprovsu," tegas Syahrir, Sabtu (27/9/2025).Syahrir menilai keterlibatan Rektor USU dalam pusaran
anggaran justru merendahkan marwah akademik. Menurutnya, kampus akan kehilangan wibawa jika pimpinannya lebih aktif dalam lobi-lobi politik ketimbang menjalankan tridarma perguruan tinggi.
"Ini bahaya. Kampus bisa dicap jadi perpanjangan tangan politik, bukan lagi benteng intelektual. Kalau
rektor terjebak dalam urusan
anggaran, independensi universitas hilang, mahasiswa pun bisa kehilangan kepercayaan," tambahnya.Ia menegaskan, masyarakat tidak butuh
rektor yang ikut bermain dalam ruang politik
anggaran. "Yang kita butuhkan adalah
rektor yang mengabdi untuk dunia pendidikan, bukan mencari panggung di arena politik birokrasi," pungkas Syahrir.