Lhokseumawe— Keputusan Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh mengirimkan 4.000 ton beras ke Sumatera Utara di tengah lonjakan harga beras di Aceh memicu kritik publik. Langkah ini dinilai kontradiktif dengan kondisi pasar lokal yang sedang tertekan dan menimbulkan pertanyaan soal prioritas distribusi.
Data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan, per 6 Agustus 2025 harga beras premium di Aceh telah tembus Rp16.490/kg dan beras medium Rp15.499/kg. Angka tersebut jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) zona II yang dipatok sekitar Rp13.100/kg. Sebulan sebelumnya, harga beras premium di Aceh masih Rp15.570/kg dan medium Rp14.326/kg, menunjukkan kenaikan signifikan.Di tingkat nasional, per 11 Agustus 2025 harga rata-rata beras premium Rp16.054/kg (naik 7,7% dari HET nasional Rp14.900/kg) dan beras medium Rp14.087/kg (naik 12,7% dari HET Rp12.500/kg).Situasi ini memantik kritik dari Diki Anaya, mahasiswa Universitas Malikussaleh. Ia mempertanyakan kebijakan Bulog Aceh yang justru menyalurkan stok ke provinsi lain ketika harga di wilayahnya melonjak.
"Publik berhak tahu apakah pengiriman ini sesuai asas prioritas daerah. Jika audit membuktikan kebijakan ini memicu kelangkaan atau kenaikan harga, pejabat terkait di Kanwil Bulog Aceh layak dicopot," tegas Diki dalam rilis pers, Selasa, 12 Agustus 2025.Ia menegaskan, Bulog memiliki mandat strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah masing-masing. Distribusi lintas provinsi, katanya, seharusnya dilakukan tanpa mengorbankan stok daerah asal.Diki juga menyoroti peran Pemerintah Aceh yang dinilainya belum menunjukkan langkah pengawasan yang tegas.
"Kedaulatan pangan adalah soal keberpihakan. Saat rakyat Aceh harus membeli beras dengan harga tinggi, setiap butir beras yang keluar dari provinsi ini harus bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.Langkah Bulog Aceh ini menjadi sorotan di berbagai media lokal dan nasional, mengingat tingginya harga beras telah membebani rumah tangga di Aceh dalam beberapa pekan terakhir. Publik kini menunggu jawaban resmi Bulog Aceh terkait alasan dan mekanisme distribusi tersebut. (R)