Jakarta— Ketua Koalisi Masyarakat Antikorupsi (KAMAK), Azmi Hadli, melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) yang dinilai semakin kehilangan independensinya. Dalam pernyataannya, Azmi menyebut
KPK saat ini kental dengan nuansa politik dan
tebang pilih dalam menindak kasus-kasus korupsi, terutama di wilayah Sumatera Utara."Jelas-jelas ada ketimpangan yang mencolok. Anak buah Gubernur Sumatera Utara sudah kena OTT dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan, tapi sampai sekarang
KPK belum juga berani memanggil atau memeriksa Gubernurnya, Bobby Nasution," ujar Azmi.Ia menambahkan, status Bobby sebagai menantu mantan Presiden RI membuat publik curiga akan adanya perlakuan khusus dan kekhawatiran politis dari lembaga antirasuah tersebut. "Ini bukan sekadar asumsi. Beberapa mantan komisioner dan penyidik senior
KPK, termasuk Pak Saut Situmorang, sudah menyampaikan pendapat bahwa dalam kasus OTT Topan Ginting dan kawan-kawan, mustahil tidak ada keterlibatan dari pucuk pimpinan daerah," lanjutnya.
Azmi menyayangkan sikap pasif
KPK yang dianggap tak punya nyali dan penuh keraguan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan elite politik tertentu. Menurutnya, praktik semacam ini merusak kepercayaan publik terhadap
KPK sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan."
KPK jangan cuma berani menindak yang kecil-kecil. Rakyat melihat, dan rakyat juga tahu kapan hukum sedang dipermainkan," tegas Azmi.KAMAK menuntut agar
KPK segera bertindak secara adil, memeriksa semua pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu, termasuk Gubernur Sumatera Utara. "Kalau tidak,
KPK akan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat," pungkas Azmi Hadli. Red2