JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-80, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan yang mengejutkan publik, yaitu memberikan amnesti dan abolisi kepada 1.116 narapidana. Dua nama yang paling menyorot perhatian publik adalah Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, dan Tom Lembong, ekonom yang sempat menjadi bagian dari tim kampanye Anies-Muhaimin.Hasto Kristiyanto menerima amnesti untuk kasus suap PAW Harun Masiku, sementara Tom Lembong mendapatkan abolisi terkait kasus impor gula. Kedua kasus ini sebelumnya memicu perdebatan sengit dan dianggap sebagai bentuk politisasi hukum. Hasto adalah pendukung pasangan Ganjar-Mahfud, dan Tom Lembong merupakan bagian dari tim Anies-Muhaimin, dua kandidat yang dikalahkan oleh Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menilai keputusan ini adalah langkah strategis untuk menjaga persatuan nasional. Menurutnya, Prabowo ingin mengakhiri dikotomi opini publik yang berpotensi memecah belah bangsa.
"Kebijakan progresif Prabowo ini murni diproyeksikan untuk kepentingan Indonesia, untuk kestabilan politik, menjaga kepercayaan publik terhadap hukum, rekonsiliasi nasional dan upaya memperkokoh persatuan nasional," ujar Sugiat.Lebih lanjut, Sugiat menegaskan bahwa langkah ini tidak memiliki motif politik praktis. Ia menyebut, amnesti dan abolisi untuk kedua tokoh tersebut tidak serta-merta menjamin dukungan politik. Hasto, misalnya, tidak membuat PDI Perjuangan otomatis bergabung ke dalam pemerintahan. Begitu juga Tom Lembong yang tidak memiliki pengaruh signifikan di parlemen.Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa usulan tersebut merupakan hasil komunikasi dan diskusi mendalam dengan berbagai tokoh. Dalam kasus Hasto, Dasco berinteraksi dengan akademisi seperti Franz Magnis-Suseno dan mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman. Sementara untuk kasus Tom Lembong, ia berdiskusi dengan aktivis seperti Rocky Gerung dan Jumhur Hidayat.
Pemberian amnesti dan abolisi ini juga disebut sebagai upaya Prabowo untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, dengan menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan, bukan sentimen atau asumsi politik.