Serang — Dalam
Diskusi Nasional bertema "Danantara: Solusi Investasi Daerah dan Strategi Menghadapi Badai Global" yang digelar di Serang, Provinsi Banten, Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menekankan bahwa Danantara harus menjadi jawaban konkret atas stagnasi investasi yang selama ini terjadi di berbagai daerah.Menurutnya, banyak proyek investasi di masa lalu yang gagal mencapai target. Hal ini, kata Adib, terlihat dari data internal pemerintah yang menunjukkan sedikitnya 15.000 hingga 20.000 proyek investasi mengalami kegagalan.
Ia menyebut, kegagalan itu salah satunya akibat buruknya pengelolaan dan lemahnya peran BUMN yang hanya berfokus pada investasi berskala besar tanpa arah jelas."Sebelum ada Danantara, investasi dari BUMN banyak yang tidak tepat sasaran. Bahkan, ada yang bocor hingga triliunan rupiah. Maka Danantara hadir sebagai sistem yang mengatur dan memastikan investasi berjalan efektif dan merata," kata Adib.Ia menegaskan, Danantara tidak boleh dijadikan proyek elitis atau sekadar pencitraan politik, melainkan harus dikelola secara profesional dan terbebas dari kepentingan partai politik.
Keterlibatan semua elemen masyarakat — termasuk media dan civil society — disebut menjadi kunci dalam mengawal jalannya sistem investasi nasional ini."Jika investasi tidak dikawal dan tidak disebar ke berbagai daerah, maka ketimpangan akan terus terjadi. Kita lihat sendiri, antara wilayah seperti Tangerang Raya dan Lebak atau Pandeglang, gap pembangunan sangat nyata," ujarnya.Dalam forum tersebut, Adib juga menyoroti janji-janji investasi luar negeri seperti dari Arab Saudi yang menurutnya kerap diumumkan tetapi tak jelas realisasinya.
Ia berharap, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Danantara bisa menjadi instrumen konkret untuk menarik dan mendistribusikan investasi secara merata, mulai dari kawasan urban hingga pelosok.
Diskusi yang dihadiri oleh akademisi, tokoh pers, dan perwakilan daerah itu menyepakati bahwa Danantara Solusi Investasi harus menjadi kebijakan publik yang berkelanjutan dan terukur — bukan sekadar wacana politik — agar mampu menjadi penopang stabilitas ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global.red