Medan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera memeriksa menantu mantan Presiden, Bobby Nasution, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Topan Obaja Putra Ginting. Topan, yang disebut sebagai "Ketua Kelas Blok Medan," merupakan sosok yang sangat dekat dan dipercaya oleh Bobby Nasution di berbagai jabatan pemerintahan.Wakil Sekretaris Umum MPW ICMI Muda Sumatera Utara, Ridwan Hamid Sitompul, secara tegas menyatakan bahwa pemeriksaan Bobby Nasution sudah selayaknya dilakukan. "Kalau sudah orang kepercayaan Bobby saja sudah OTT, sudah selayaknya Bobby Nasution di
periksa," ujar Ridwan.
Peran Penting Topan Ginting dalam Lingkaran Bobby NasutionTopan Obaja Putra Ginting diketahui sebagai orang pertama yang dipercaya Bobby Nasution dalam jajaran pemerintahannya, baik di tingkat kota maupun provinsi. Ia pernah menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan, hingga Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara.Bahkan, hanya berselang empat hari setelah Bobby dilantik sebagai Gubernur Sumut, Topan langsung diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR Sumut pada 24 Februari 2025. "Tentunya Topan ini sosok paling spesialnya Bobby di pemerintahan, kan begitu," tambah Ridwan.
Dugaan Keterlibatan dan Proyek "Tidak Wajar"Ridwan Hamid Sitompul menduga bahwa keberanian Topan Ginting dalam melakukan tindak pidana korupsi didorong oleh dukungan Bobby Nasution di belakangnya. Ia juga menyoroti banyaknya proyek pembangunan di Kota Medan yang dinilai "tidak wajar" dan minim pengawasan selama masa kepemimpinan Bobby."Dugaan saya, Topan bisa seberani ini ya dikarenakan Bobby Nasution orang di belakangnya," tegas Ridwan, sembari menyatakan harapan besar agar KPK mempercepat pemeriksaan terhadap Bobby Nasution.
Momen KPK Mengembalikan Kepercayaan PublikDesakan ini juga menjadi seruan bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ridwan menekankan pentingnya konsolidasi internal KPK untuk memastikan lembaga antirasuah ini berjalan secara proper dan prudent, serta bebas dari berbagai kepentingan politik."Inilah saatnya KPK mengembalikan kepercayaan masyarakat," pungkas Ridwan. Seluruh masyarakat Sumatera Utara menantikan kebijakan dan kesigapan KPK terkait kasus korupsi di wilayah tersebut, demi terwujudnya tujuan utama KPK dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.red2