Medan – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera Utara (Sumut), Mulyadi Simatupang SPi MSi, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/135/KPTS/2025 tentang Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Sumatera Utara periode 2025-2030.
Penyerahan SK tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Dinas Perindag ESDM Sumut, Jalan Putri Hijau No. 6 Medan, pada Senin (17/2/2025). Dengan penyerahan ini, anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen secara resmi ditetapkan dan siap menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Sumut.
Kadis Perindag ESDM Sumut, Mulyadi Simatupang, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan anggota BPSK yang baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa konsumen serta mendorong kualitas layanan di sektor perdagangan dan industri di Sumatera Utara.
"Diharapkan, keberadaan BPSK Sumut yang baru ini dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hak-hak konsumen serta mendorong kualitas layanan di sektor perdagangan dan industri, khususnya di Sumatera Utara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/2/2025).
BPSK merupakan lembaga yang berperan penting dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. Dengan komposisi keanggotaan dari berbagai unsur, diharapkan badan ini mampu memberikan solusi yang adil dan efektif dalam perlindungan konsumen di Sumatera Utara.
Acara penyerahan SK ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Dinas Perindag ESDM Sumut, perwakilan pelaku usaha, serta organisasi perlindungan konsumen. Dengan dimulainya periode kepengurusan baru ini, BPSK Sumut diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.