Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah. Hal ini ditegaskan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk. Kemendagri, kata dia, telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan implementasi aksi pencegahan korupsi berjalan efektif.
"Bapak Menteri [Dalam Negeri] dengan semua jajaran sangat mendukung semua pelaksanaan dan upaya pencegahan korupsi di daerah," ujar Ribka dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025-2026 di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah meningkatkan sosialisasi kepada kepala daerah terkait strategi pencegahan korupsi. Ribka menilai, retreat kepala daerah yang akan digelar setelah pelantikan menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemahaman kepala daerah mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi.
"Kami akan laporkan kepada Bapak Menteri [Dalam Negeri] untuk Bapak Ketua [KPK] bisa mendapatkan jadwal untuk penyampaian materi [saat retreat kepala daerah]," ucap Ribka.
Selain itu, Ribka menegaskan bahwa perencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mencegah korupsi. Oleh karena itu, Kemendagri terus mendorong optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah terintegrasi dan digunakan oleh seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
"Sistem SIPD kita yang sudah terbangun memang sudah dipakai oleh seluruh provinsi dan kabupaten Indonesia, hari ini sudah dibenahi dan sistemnya sudah on the track," jelasnya.
Di penghujung sambutannya, Ribka kembali menegaskan, Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan seluruh program pencegahan korupsi di daerah berjalan optimal. "Kami sampaikan dan intinya kami mendukung dan kami akan melaksanakan semua komitmen ini," tutup Ribka.
Puspen Kemendagri