Medan - Gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan bahwa integritas demokrasi kita sedang bermasalah. Keadilan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) patut dipertanyakan. Banyak yang merasa sulit membayangkan bahwa kepala daerah yang terpilih tidak terlibat dalam praktik korupsi, mengingat mereka baru saja menyelesaikan pertempuran berbiaya besar untuk mendapatkan posisi tersebut, Ucap Pemerhati Sosial dan Politik UMSU Shohibul Anshor Siregar kepada Wartawan di Medan, Selasa (11/2).
Menurut Dosen Fisipol UMSU itu, Mereka mungkin harus membayar utang kepada banyak pihak atau memenuhi komitmen dengan oligarki yang telah disepakati, yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan proyek tertentu. Selain itu, untuk menjaga stabilitas jabatan mereka, biasanya diperlukan biaya politik yang tidak sedikit, termasuk memastikan pengamanan dari potensi penegakan hukum. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dan tidak merugikan rakyat.
Kita juga perlu memperhatikan kondisi rakyat kita. Sudah saatnya kita membela orang-orang miskin dan tidak hanya sibuk dengan proyek-proyek yang lebih menguntungkan untuk kepentingan pribadi, yang hanya bertujuan untuk menambah modal bagi pemilihan di periode berikutnya.
Saya mengajak semua pihak untuk menjalankan Program Jaminan Pekerjaan. Setiap pengangguran harus diberikan pekerjaan, karena pekerjaan adalah hak dan martabat. Tanpa pekerjaan, seseorang kehilangan harga diri. Dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Sayangnya, banyak kepala daerah yang tidak memahami fungsi pemerintahan sesuai dengan konstitusi. Banyak dari mereka hanya sibuk mencari harta dan kesenangan bagi diri sendiri, keluarga, dan kerabat. Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, bukan untuk menjadi komoditi perebutan di antara elit politik dan oligarki.
Pertanyaan tentang Pendidikan di Akademi Militer
Ketika ditanya tentang rencana membawa seluruh kepala daerah yang akan dilantik ke Lembah Tidar Magelang untuk mengikuti pendidikan di Akademi Militer, saya sarankan kepada Prabowo untuk mempertimbangkan kembali niat tersebut. Jika semua menteri juga dibawa ke sana, berpakaian militer, dan diajarkan baris-berbaris, maka hasilnya mungkin tidak akan memuaskan.
Buktinya, setelah kurang dari seratus hari, sudah muncul masalah besar seperti juionline yang menyiksa rakyat dan hingga kini belum terselesaikan. Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Pagar Laut Tangerang juga telah merontokkan wibawa pemerintah. Kita perlu mencari solusi yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan sekadar mengikuti tren militeristik yang belum tentu memberikan hasil positif.rel