Jakarta | Halomedan.com
Pemerintah konsisten mengawal percepatan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. Sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan pun terus dicarikan solusi pemecahannya. Dalam Rapat Asistensi Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo didiskusikan sejumlah isu dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah setempat.
Dalam rapat itu, dibahas berbagai langkah strategis guna memfasilitasi pengalokasian anggaran melalui pergeseran anggaran dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas daerah.
Melalui upaya ini diharapkan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan dapat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. "Kita rapatkan hari ini untuk perhatikan solusinya di dalam keluhannya, supaya apa yang kita harapkan bisa berjalan," ujar Wempi dalam rapat yang diselenggarakan di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Selain itu, rapat tersebut juga berfokus pada percepatan penyiapan dokumen untuk penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun Anggaran 2024. Penggunaan DTI diharapkan dapat diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan.
"Untuk itu, langkah fasilitasi juga dilakukan untuk percepatan penyiapan dokumen yang menjadi persyaratan dalam rangka penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahun Anggaran 2024," tandas Wempi.
Sebagai informasi, rapat ini merupakan tindak lanjut atas surat Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan Nomor 900.1.14.4/1004/GUP tanggal 27 Juni 2024. Dalam surat itu, Pj. Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan sejumlah persoalan terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otsus dan DTI untuk infrastruktur Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan.
Rapat ini dihadiri secara langsung oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan perwakilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan. Adapun Direktur Regional III Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) turut hadir secara virtual.rel