MEDAN - Penjabat (
Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tyas Fatoni membuka Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Sumut Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Le Polonia Medan, Sumut, Senin (19/8/2024).
Tyas mengatakan melalui kegiatan Jambore Kader PKK maka kedepannya diharapkan untuk terus membangun kerja sama yang baik antarkader dan juga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Karena pelaksanaan, persiapan, dan percepatan penguatan 10 program PKK tidak terlepas dari aspek kualitas SDM. Hal ini menjadi penting, di mana angka stunting perlu kita perhatikan betul guna untuk mempersiapkan SDM generasi ke depan menuju generasi emas 2045," kata Tyas.
Menurutnya Jambore PKK merupakan suatu wadah untuk berkumpul, bersilaturahmi dan bertukar pengalaman, manambah wawasan pengetahuan dan penghargaan yang dapat memotivasi para kader untuk meningkatkan kinerja, sesuai dengan tema Kader PKK, yaitu 'Ceria, Cerdik, Cekatan Demi Sumut Mantap dan Harmoni Serta Menuju Indonesia Maju'.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pendidikan Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Suherman menyampaikan bahwa PKK merupakan mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang mempunyai potensi dan posisi strategis untuk berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya keluarga.
Suherman mengatakan PKK memegang peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama keterlibatannya pada kegiatan pendidikan, kesehatan, pengelolaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.
"Saya senantiasa memberikan dukungan terhadap kegiatan Jambore tahun 2024 yang saya yakni akan menjadi silaturahmi, terciptanya ide-ide kreatif, sesuai dengan kegiatan program yang dicanangkan oleh pemerintah," ucapnya.
Tak hanya itu, menurutnya PKK memiliki peranan strategis dalam mendayagunakan Posyandu yang saat ini telah bertransformasi sebagai lembaga kemaslahatan desa. Posyandu bukan lagi berperan sebagai objek pembangunan tetapi merupakan entitas mitra pemerintah desa dalam mendukung pembangunan yang sejalan dengan semangat otonomi daerah atau otonomi desa, sesuai amanat Undang-Undang Desa.rel