Masyarakat Jatim Tolak Kriminalisasi kepada Firli Bahuri dan Pimpinan KPK

Administrator - Jumat, 01 Desember 2023 13:57 WIB

Lumajang  | garda.id

Puluhan masyarakat dari berbagai kalangan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menyuarakan penolakan kriminalisasi terhadap Mantan ketua KPK, Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya, Jum’at..

Arman menyebut, kondisi lembaga Antirasuah dalam kondisi tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, perlu adanya dukungan moral dari masyarakat Indonesia agar lembaga KPK kembali pulih. “KPk saat ini dalam kondisi dibawah titik nadir, sangat memprihatinkan. Padahal Korupsi semakin merajalela,” ujar Arman.

Menurut dia, kondisi demikian jangan dianggap remeh. Sebab, ini akan mengakibatkan lembaga KPK semakin merosot dan kepercayaan masyarakat akan hilang. Tentu ini akan menjadi agin segar bagi pelaku koruptor yang masih berkeliaran bebas.

“Jika ini dibiarkan, tindakan Korupsi akan semakin membabi buta,” tegasnya. Ia menyadari kondisi demikian pasti menjadi titik sulit. Namun hal ini perlu disikapi dengan bijak.

Di sisi lain, Ustadz Solihin menjelaskan, perkara yang menjerat mantan ketua KPK Firli Bahuri harus diselesaikan secara adil, transparan dan jangan menyusutkan salahsatu pihak sehingga bisa di lihat mana yang benar dan salah.

Meski, ungkap Ustadz Solihin, status tersangka sudah diumumkan. Namun jangan sampai hukum dijadikan tendensi politik. “kami berharap kasus yg menjerat Ketua KPK harus diselesaikan secara adil jangan sampai ada upaya sengaja mengkriminalisasi apalagi sekarang tahun politik” ungkapnya.

Solihin menyakini bahwa semua warga negara yang terjerat sebuah kasus maka memiliki kedudukan sama di mata hukum. Namun dalam penetapan tersangka kasus dugaan pemerasa ini terlihat tergesa-gesa, tanpa menunjukkan gelar perkara dan alat bukti. “Harus dikedepankan asas praduga tak bersalah, semua orang berhak mendapat keadilan di mata hukum,” inginnya.

Ia berharap penanganan perkara tersebut tidak ada unsur politik dan tekanan. Apalagi ada sebuah skenario besar yang memang di rancang untuk menurunkan kredibilitas lembaga KPK. “Biarkan hukum bekerja secara benar jangan ada tekanan, jangan ada tekanan dan skenario busuk,” tungkasnya.rel

Editor
: Administrator

Berita Terkait

Berita

UNPAB Teken MoU dengan KORMI Sumut, Perkuat Sinergi Pengembangan Olahraga Masyarakat

Berita

Salman Sihotang Nahkodai PD PERPAMSI Sumut 2026–2030, CEO Sumut24 Group Beri Dukungan Penuh

Berita

UNPAB Resmikan Science Techno Park Al-Amin di Gelugur Rimbun, Perkuat Ekosistem Riset dan Inovasi

Berita

UNPAB Tutup PKKMB 2025/2026 Lewat “Green and Smart Campus Movement”

Berita

Aloka Telah Tiba di Washington D.C.

Berita

Kemnaker Salurkan Bantuan Rp30,3 Miliar untuk Pemulihan E konomi Sumbar