Padangsidimpuan | halomedan.co
Korupsi kembali menjadi permasalahan yang menggerogoti fondasi kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Salah satu bentuk korupsi yang sangat meresahkan adalah dugaan penyalahgunaan miliaran dana insentif daerah (DID) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan di awali pembangunan sekolah dasar di Kota Padangsidimpuan,Sumatera Utara.
Dugaan korupsi dengan dibangunnya Sekolah yang tak bertuan atau berhuni di SD Negeri 200218 Ujung Padang Kota Padangsidimpuan kembali mencoreng dunia pendidikan,anehnya sekolah tersebut tidak memiliki murid ditambah tempat dibangunnya sekolah itu Kayak Hutan Belantara yang mana sudah tumbuh ilalang dan pohon-pohon hingga satu meter lebih.
Dalam peninjauan langsung oleh Tim DPRD Kota Padangsidimpuan yang di kordinatori Wakil Ketua DPRD Erwin Nasution terhadap kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Psp, Tim DPRD Kota Psp menemukan bangunan baru sekolah SDN senilai milyaran rupiah yang tidak beroperasi alias tidak mempunyai siswa.
“Bangunan sekolah tanpa siswa senilai milyaran rupiah ini kita temukan di SDN 200218 yang beralamat Mangaraja Maradat, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Psp, H. Erwin Nasution, SH, MH kepada media ini diruang Fraksi PAN, Rabu 6/9/23
“Atas temuan ini, kita sangat menyayangkan pelaksanaan penggunaan anggaran DID yang dilakukan oleh Disdik Kota Padangsidimpuan yang terkesan menghambur hamburkan uang negara. Dengan adanya temuan bangunan sekolah SDN 200218 senilai Milyaran rupiah ini menandakan Disdik Kota Padangsidimpuan melaksanakan anggaran tanpa perencanaan yang matang dan terkesan menghambur hamburkan uang negara,” Ujar Erwin Nasution.
Tidak itu saja, pihaknya juga menyesalkan kondisi bangunan senilai Milyaran ini sudah rusak dan terkesan ada pembiaran dari Disdik Kota Padangsidimpuan.
“Beberapa ruang kelas kita dapati sudah tidak ada jendelanya yang kuat dugaan kita dicuri orang dan bangunan senilai milyaran rupiah ini sekarang sudah ditutupi rumputan liar dan terlihat angker,”Ucap Erwin Nasution yang juga selaku Ketua Kordinator lapangan.
Dilihat dari anggaran yang digunakan untuk pembangunan sekolah SDN 200218 ini, terlihat ada 5 (lima) kegiatan yang menggunakan DID untuk pembangunan sekolah SDN 200218 tersebut yang diantaranya,
1.Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas atas senilai Rp. 248.793.000 yang pengerjaannya dimulai 20 September 2022 dan selesai 18 Desember 2022,
2.Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas bawah senilai Rp. 324.660.000 yang pengerjaannya dimulai 1 November 2021 dan selesai 30 Desember 2021.
3.Rehabilitasi sedang/berat ruang perpustakaan senilai Rp. 101.921.000 yang dimulai pengerjaannya 1 November 2021 dan selesai 30 Desember 2021,
4.Rehabilitasi sedang/berat Rumah dinas senilai Rp. 166.898.000 yang pengerjaannya dimulai 1 November 2021 dan selesai 30 Desember 2021,
5.Rehabilitasi sedang/berat jamban beserta sanitasinya senilai Rp. 173.206.000 yang pengerjaannya dimulai 1 November 2021 dan selesai 30 Desember 2021 yang dikerjakan oleh CV. Rafli Akbar dan CV. Raja Akbar.
Kemudian, salah satu pegawai Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan saat dikonfirmasi terkait pembangunan sekolah SD 200218 mengungkapkan sebelum ada pembangunan para siswa sudah dipindahkan, akan tetapi saat pembangunan selesai para siswa masih dalam proses.
Terkait pembangunan ini, pegawai dinas pendidikan tersebut belum bisa menyampaikan secara keseluruhan terkait pembangunan sekolah itu, mengingat hal tersebut adalah kebijakan dari Kepala Dinas Kota Padangsidimpuan.
Dugaan korupsi miliaran dana insentif daerah untuk pembangunan sekolah dasar di Kota Padangsidimpuan adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Tindakan korupsi ini tidak hanya merugikan perkembangan pendidikan dasar, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.
Warga setempat pun bertanya akan pembangunan sekolah yang belum ada siswa tersebut, karena beredar isu dugaan korupsi atas dana DID dalam pelaksanaan pembangunan sekolah salah satunya SD 200218 warga pun mengharapkan agar pihak penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas kasus ini guna meningkatkan pendidikan dasar yang berkualitas dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Kota Padangsidimpuan.
“Harapan kita pihak APH segera mengambil tindakan tegas untuk memastikan pelaku korupsi bertanggung jawab agar mutu pendidikan Kota Padangsidimpuan lebih baik kedepannya,” ujar warga tersebut.
Dari informasi warga tersebut, para murid sudah lama dipindahkan dikarenakan sudah tidak layak dan lokasi nya pun sangat curam,akan tetapi herannya kok ada pembangunan
“Yang kita ketahui, para murid sudah lama dipindahkan dengan alasan lokasi yang curam dan tidak layak”, jelas salah satu warga dekat lokasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan Luthfi Siregar saat dikonfirmasi belum ada tanggapan hingga berita ini ditayangkan.zal