Medan | Halomedan.coDirektur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik dengan tegas menyatakan, jangan ada ‘pembiaran’ terhadap keresahan Kepala Sekolah yang notabene merupakan ujung tombak pendidikan anak-anak bangsa.
“Saya yakin, Wali Kota Medan Bobby Nasution tidak akan mentolerir tindakan ‘semena-mena’ pejabat Dinas Pendidikan Medan. Apalagi menyangkut ‘gagal faham’ terhadap peraturan, sehingga kebijakannya menyalahi aturan. Oleh karenanya, Kadisdik Medan perlu dievaluasi,” ujar Azhari Sinik , Minggu (18/6/2023), terkait dugaan penyimpangan dana DAK Rp10 M di Disdik Medan yang berdampak pada ‘penonaktifan’ tiga Kepsek tanpa berita acara pemeriksaan.
Menurutnya, ada indikasi terungkapnya penyimpangan dana DAK Rp10 M di Disdik Medan dikarenakan ada ‘pembocoran’ informasi ke media dari Kepsek. Sehingga unsur kecurigaan yang belum ada pembuktiannya, menjadi dasar turunnya SK ‘penonaktifan’ tiga Kepsek, tanpa ada berita avara pemeriksaan terhadap dugaan yang disangkakan.
“Saat ini pihak inspektorat, sedang melakukan pemeriksaan secara marathon terhadap para kepaka sekolah. Sementara tiga Kepsek suda ‘jadi korban’ penonaktifan,” ujar Azhari Sinik.
Sementara salah seorang Kepsek yang sudah diperiksa inspektorat, terkait penggunaan dana BOS. Dimana menurutnya, kegiatan yang dilakukan merupakan program Bimtek E-Raport.
“Saya sudah pasrah. Karena saya sudah ungkap semuanya dalam pemeriksaan. Daya sudah siap dengan resiko dan akan menerima dengan ikhlas. Saya orang kecil yang hanya bisa mengantar anak bangsa menuju masa depan lebih baik,” ujarnya yang dengan sangat bermohon untuk tidak disebutkan jati dirinya.
Sementara itu Kadisdik Medan Laksamana Putra Siregar saat dikonfirmasi belum mejawab hingga berita ini d turunkan. Sementara itu Ka Inspektorat Medan Sulaiman Harahap SH, mengaku tengah memeriksa para kepala sekolah, terkait bintek dana bansos. Iya kita sedang diperiksa. Dan pencopotan untuk mempermudah proses, kata Sulaiman.(Red)
(Red)