MEDAN — Belum lagi reda atensi publik soal program Gebyar Pajak, kini mencuat pula aroma persekongkolan belanja
internet di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2026. Belanja
internet tersebut berupa sewa jaringan VPN IP (Virtual Private Network Internet Protocol) atau jaringan privat sebesar Rp13,7 miliar. Kondisi ini berpotensi menambah deretan panjang persoalan hukum yang menjerat pejabat di lingkungan Pemprov Sumut."Indikasi persekongkolan terendus, karena perusahaan penyedia (PT. TIS) dinilai tidak qualified melaksanakan pekerjaan, khususnya pada pekerjaan sewa jaringan VPN IP untuk kenderaan bergerak," ujar Andi Nasution, Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI) kepada wartawan di Medan, Rabu, 11 Februari 2026. PT. TIS, lanjutnya, berkontrak dengan Bapenda Sumut untuk dua pekerjaan: masing-masing sewa jaringan VPN IP untuk 82 titik jaringan SAMSAT sebesar Rp7,9 miliar (media Fiber Optic) serta sewa jaringan VPN IP untuk 37 unit kenderaan bergerak sebesar Rp5,7 miliar (MVSAT)."Aneh, Bapenda Sumut terkesan memaksakan berbelanja kepada PT. TIS meskipun perusahaan tersebut terkesan tidak layak melaksanakan pekerjaan itu. Hal inilah yang memunculkan indikasi persekongkolan disertai suap," kata Andi Nasution.Kedua pekerjaan ini, imbuhnya, berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP diperuntukkan kepada perusahaan non-UMKK (Usaha Menengah Kecil dan Koperasi). Namun fakta yang tercantum pada laman e-Katalog LKPP perusahaan ini justru termasuk kategori UMKK."Ini bukan persoalan memberikan peluang kepada UMKK, tetapi pekerjaan seperti ini merupakan pekerjaan yang memiliki keahlian dan perangkat khusus. Terlebih, pekerjaan ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara," ungkapnya.Kejanggalan lain, ujar Andi Nasution, terkait pekerjaan sewa jaringan VPN IP kenderaan bergerak. Dalam konteks Mobile VSAT, seharusnya perusahaan yang melaksanakan pekerjaan adalah perusahaan yang memikiki KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 61300."PT. TIS tidak memiliki KBLI 61300. Selain itu, perusahaan tersebut merupakan subnet Fiber Star dan Lintas Arta. Fiber Star dan Lintas Arta sesungguhnya menggunakan satelit milik Star Link, sehingga kontrak PT. TIS dengan
Bapendasu sangat meragukan," katanya. Dugaan 'Mainan' Sekretaris MSRI mencium aroma persekongkolan tender ini diduga kuat melibatkan Sekretaris
Bapendasu, Rudi Hadian Siregar. Banyak sekali sumber informasi yang diperoleh, kata Andi Nasution, menyebutkan bahwa Rudi Siregar punya 'power' luar biasa saat ini di jajaran
Bapendasu. "Dan kita tahu jugalah bahwa Rudi Siregar itu bawaan siapa sampai bisa promosi sebagai sekretaris
Bapendasu. Bahkan kita dapat informasi bahwa dia diproyeksikan menggantikan kepala badan yang sekarang, mengingat memasuki usia pensiun tahun ini. Padahal sejak berkarier di Bapenda Medan, dia itu hampir tidak ada prestasinya. Malah kita punya data soal temuan BPK terhadap kebocoran PAD Bapenda di sektor yang dibidanginya tiga tahun berturut-turut," ungkapnya. Karenanya Andi Nasution mendesak Gubernur Bobby Nasution segera mengevaluasi Ardan Noor sebagai Kepala
Bapendasu dan Rudi Hadian Siregar, serta membatalkan kontrak Mobile VSAT tersebut.Pihaknya pun segera melaporkan hal ini ke aparat penegak hukum melalui LSM Mimbar Suara Rakyat Indonesia. ***