Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik menyusul penundaan pembayaran proyek kepada ratusan kontraktor dengan nilai mencapai Rp621 miliar. Persoalan ini dinilai bukan sekadar kendala teknis anggaran, melainkan mencerminkan lemahnya perencanaan dan manajemen keuangan daerah.
Data menunjukkan, Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Jawa Barat per 31 Desember 2025 hanya tersisa sekitar Rp500 ribu. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan risiko gagal bayar (wanprestasi) yang berpotensi mencederai kepercayaan pelaku usaha serta mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di mata publik dan investor.Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, penundaan pembayaran ini menjadi beban berat bagi kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan. Narasi pemerintah bahwa kondisi anggaran "terkendali" dinilai tidak sejalan dengan realitas di lapangan.Evaluasi Kepemimpinan Gubernur Jawa BaratAktivis civil society sekaligus Ketua Umum Komunitas Jabar Unggul dan Wakil Ketua Umum DPP FABEM-SM, Tody Ardiansyah Prabu, S.H, menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat saat ini."Gubernur Jabar harus punya terobosan baru, berpikir out of the box dan menggunakan pendekatan kontekstual. Jangan memandang tugas kepemimpinan hanya sebatas rutinitas," ujar Tody dalam keterangannya, Jumat (8/1/2026).Menurutnya, kepemimpinan Jawa Barat saat ini terlalu menonjolkan pendekatan populis, namun tidak diimbangi dengan kerja teknokratis yang kuat, khususnya dalam menyusun strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)."Jangan hanya mengejar kebijakan yang terlihat murah hati atau dermawan, tetapi pastikan kebijakan publik dijalankan tepat sasaran sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat," tegasnya.Tody juga menyoroti pola komunikasi publik Pemprov Jabar yang dinilai terlalu tersentralisasi melalui kanal media sosial pribadi gubernur, sehingga ruang dialog dengan media lokal dan ekosistem pers daerah menjadi terbatas."Media adalah jembatan antara kekuasaan dan rakyat. Tanpa keterlibatan media lokal dan ruang diskusi yang sehat, transparansi pembangunan akan pincang," ujarnya.Turbulensi APBD Jawa BaratLebih lanjut, Tody mengkritisi penurunan signifikan APBD Pemprov Jabar dalam beberapa tahun terakhir. Dari sekitar Rp37 triliun pada 2024, APBD turun menjadi Rp31 triliun pada 2025, dan kembali menurun menjadi sekitar Rp28,4 triliun pada 2026. Padahal, APBD Jawa Barat sempat menyentuh angka Rp41,47 triliun pada 2021."Bagaimana mungkin provinsi dengan hampir 50 juta penduduk terlihat adem ayem ketika APBD terus mengalami turbulensi?" cetusnya.Penurunan APBD tersebut dipicu berkurangnya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta nihilnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sektor strategis seperti pendidikan, jalan, dan infrastruktur daerah aliran sungai.Dengan kapasitas fiskal yang menurun, Tody mempertanyakan realisme janji mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat."Omong kosong menyejahterakan rakyat jika government spending turun, investasi melemah, dan daya beli masyarakat merosot," katanya.Infrastruktur Masif dan Risiko FiskalMenurut Tody, pembangunan infrastruktur yang digenjot secara masif di awal masa pemerintahan memang menguntungkan secara politik dan populisme, namun berdampak pada ketidakseimbangan fiskal."Akibatnya, alokasi anggaran 2025 tidak cukup membiayai kewajiban pembayaran kepada kontraktor. Ini kesalahan perencanaan yang seharusnya bisa dihindari," ujarnya.Ia menilai gubernur seharusnya fokus mengorkestrasi kebijakan besar, bukan terjebak pada gaya kepemimpinan "one man show". Urusan teknis, kata dia, cukup didelegasikan kepada birokrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan KPI yang jelas dan terukur untuk meningkatkan PAD tanpa membebani rakyat.Dorongan Penguatan PAD dan InvestasiSebagai solusi, Tody mendorong optimalisasi investasi dan kepastian hukum perizinan industri di Jawa Barat. Dengan hampir 50 persen industri nasional beroperasi di Jawa Barat, potensi PAD dinilai belum tergarap maksimal."Banyak pajak industri justru ditarik ke Jakarta karena kantor pusat berada di sana. Gubernur Jabar harus berani berdialog dengan asosiasi industri agar kantor pusat dipindahkan ke Jawa Barat, misalnya di Bekasi atau Karawang," ujarnya.Ia juga mengusulkan kewajiban penggunaan kendaraan operasional berpelat nomor Jawa Barat bagi industri yang beroperasi di wilayah tersebut agar pajak kendaraan bermotor masuk ke kas daerah.Selain itu, Tody menekankan pentingnya pengembangan klaster ekonomi, mulai dari industri manufaktur, pariwisata budaya dan bahari, lumbung pangan nasional, UMKM berbasis kearifan lokal, hingga ekonomi kreatif dan pendidikan budaya."Jika ekosistem ekonomi tumbuh, ujungnya adalah peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat," katanya.Empat Pilar PembangunanMenutup pernyataannya, Tody menegaskan bahwa pembangunan Jawa Barat harus berpijak pada empat pilar utama, yakni stabilitas pembangunan, pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta partisipasi rakyat dan demokratisasi yang sehat."Good knowledge will create a good future. Jawa Barat membutuhkan kepemimpinan yang kuat secara teknokratis, inovatif, dan berani mengambil keputusan strategis demi kesejahteraan rakyat," pungkasnya.rel