Medan — Peringatan
Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) tahun ini menjadi alarm keras bagi Indonesia. Bukan hanya
korupsi keuangan negara yang merugikan rakyat, namun
korupsi alam—kejahatan terhadap sumber daya alam—dinilai telah mencapai tingkat yang jauh lebih dahsyat, memakan kekayaan negara, merusak lingkungan, hingga menelan korban jiwa.Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK), Arief Tampubolon, menyatakan bahwa momentum Harkodia 2025 harus menjadi titik balik bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang dan membersihkan praktik
korupsi di sektor sumber daya alam yang disebutnya "lebih mengerikan daripada
korupsi APBN atau APBD"."Kejahatan
korupsi sumber daya alam ini telah merugikan negara dan rakyat Indonesia sangat luar biasa. Ini harus segera diselesaikan oleh Presiden Prabowo. Jika terus dibiarkan, rakyat akan semakin lama merasakan kepedihan dan kesengsaraan," tegas Arief kepada wartawan di Medan, Selasa (9/12).
Banjir dan Longsor Sumatera: Bukti Telanjang Korupsi AlamArief mengatakan bencana banjir dan longsor besar yang melanda Sumatera sejak akhir November 2025 harus dibaca pemerintah sebagai bukti nyata betapa rusaknya tata kelola sumber daya alam akibat
korupsi yang terjadi selama bertahun-tahun."Bencana itu membuka mata kita semua bahwa kejahatan
korupsi alam dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dampaknya jauh lebih besar bagi rakyat dan negara dibandingkan
korupsi anggaran," ujarnya.
Desak Penegakan Hukum Total: Jaksa Agung, KPK, TNI-Polri Harus BergerakAlumni Lemhannas ini mendesak Presiden Prabowo bersikap lebih keras kepada institusi penegak hukum—Kejaksaan Agung, KPK, TNI, dan Polri—untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku kejahatan
korupsi sumber daya alam di Indonesia.Arief bahkan memberi tenggat waktu hingga Harkodia 2026 agar pemerintah menuntaskan pengembalian kerugian negara dari sektor tersebut.
"Sampai Harkodia 2026 n
anti, kita kasih waktu Presiden Prabowo untuk mengembalikan kerugian negara dari
korupsi alam ini, minimal Rp 11.000 triliun kembali ke kas negara. Itu uang hasil sitaan dari
korupsi sumber daya alam," tegasnya.Tindak Tegas Oknum Penegak Hukum NakalSelain itu, Arief meminta Presiden Prabowo bertindak tanpa pandang bulu terhadap oknum penegak hukum yang ikut bermain dalam kejahatan
korupsi.
"Siapapun pelakunya, termasuk oknum penegak hukum yang bermain di balik kasus
korupsi, harus dihukum berat. Jangan ada toleransi," katanya.Rakyat Menunggu Pembuktian JanjiArief mengingatkan bahwa Presiden Prabowo kerap menyinggung isu pemberantasan
korupsi dalam berbagai acara kenegaraan. Namun, rakyat menunggu pembuktian nyata dari komitmen tersebut.
"Rakyat ingin bukti, bukan sekadar ucapan. Sikat semua koruptor dan miskinkan mereka. Jangan ada lagi seruan 'hidup koruptor' ke depannya," tutup Arief.eel