Medan — Sejumlah aktivis kembali menyoroti polemik pembangunan Bandara Morowali yang belakangan menjadi perdebatan publik. Tokoh masyarakat Sumatera Utara, Syahrir Nasution, menyampaikan kritik keras terkait dugaan pelanggaran prinsip kedaulatan negara dalam proses pembangunan fasilitas transportasi tersebut.Dalam sejumlah pernyataannya, Syahrir menilai bahwa proyek
bandara itu patut dikaji ulang secara menyeluruh karena dianggap membuka ruang dominasi kepentingan kelompok tertentu."Kalau itu benar sudah momentnya ini menyeret Jokowi ke peradilan," ujar Syahrir dalam pesannya, Rabu (26/11), sembari menegaskan bahwa pernyataannya merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan negara di masa pemerintahan sebelumnya.
Syahrir juga menyebut bahwa kedaulatan negara telah 'diperkosa oleh oligarki', terutama jika fasilitas publik strategis dibangun tanpa kendali dan otoritas penuh negara.Ia menyoroti bahwa meski aspek teknis perizinan
bandara disebut tidak melanggar aturan, namun praktik di lapangan menurutnya justru memunculkan persoalan serius."Secara teknis izinnya tidak melanggar aturan, tapi pada prakteknya sudah melanggar kedaulatan negara yang digadaikan pada oligarki. Ini nyata-nyata
bandara tanpa otoritas negara," katanya.
Syahrir mendesak agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas."Tindakan hukum dan tegas sudah harus dilaksanakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam membangun
bandara tersebut tanpa tedeng aling-aling," tegasnya.Butuh Klarifikasi Pemerintah
Hingga kini, pemerintah pusat maupun otoritas terkait belum memberikan pernyataan resmi atas kritik tersebut. Pengamat tata kelola publik menilai bahwa isu ini memerlukan klarifikasi terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan publik.Pembangunan
bandara di kawasan industri Morowali selama ini dikaitkan dengan kebutuhan percepatan logistik dan mobilitas di daerah pertumbuhan ekonomi baru. Namun para pengkritik menilai bahwa proyek strategis negara harus sepenuhnya berada dalam kontrol otoritas pemerintah.Sejumlah akademisi mendorong agar pemerintah membuka dokumen perizinan, skema kerja sama, serta detail pengawasan negara untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan nasional.rel